SuaraRiau.co -SORONG SELATAN-Pada  hari ini Sabtu (30/9/2023) sore tadi, bertempat di Taman Trinati, Pemuda dan Masyarakat Adat di Sorong Selatan menyatakan dan meminta Pemda Sorong Selatan dalam bekerja serius mengimplementasi kerja Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA). Panitia tersebut telahh dilantik oleh Wakil Bupati Sorong Selatan pada 28 Juli 2023 lalu, namun hingga belum ada kerja nyata dari panitia dimaksud.

Perda tentang Pengakuan,  Penghormatan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sudah di tetapkan pada 30 Juni 2022. Sedangkan turunannya Peraturan Bupati sudah ditetapkan pada 21 Maret 2023 dan kemudian pelantikan pada akhir Juli lalu.

Pemuda dan masyarakat adat mendesak agar Panitia MHA secepatnya bekerja, mulai dari proses penguatan internal kepanitiaan, proses identifikasi dan verifikasi suku dan marga, pemetaan wilayah adat masing-masing serta siapkan anggarannya dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan.

Karena lambat dan tidak ada progres kerja Panitia MHA  sampai sejauh ini, maka dalam waktu dekat Pemuda dan masyarakat adat akan datangi Panitia yang diketuai oleh Bapak SETDA Sorsel untuk menanyakan lansung progresnya, serta Pemuda juga siap membantu Pemerintah bila dibutuhkan baik itu dokumen langkah kerja-kerja hingga proses di lapangan nanti.

Secara tegas Yulian Kareth, perwakilan masyarakatadat Suku Afsya mengatakan: “Dana otsus itu biasa tong dengar-dengar saja tapi tong tidak tau akan pu muka,”ujarnya.

Masyarakat Adat berharap Pemda memprioritaskan anggaran pelaksanaan kerja Panitia MHA.

Panitia serius dan secepatnya bekerja dan pastikan  sumber dana otsus untuk masyarakat Adat.

Adapun peserta konferensi yang hadir,yakni antara lain sebagai berikut:

1. Olland Abago (Relawan Tolak Sawit Sorsel)

2. Yulian Kareth (Masyrkat Adat Afsia)

3. Nabot Sreklefat (Pemuda Adat Knasaimos)

4. Irene M. Thesia (Perempuan Adat Tehit)

5. Abraham Makabe (utusan Pemuda Adat Mlaqya)

6. Nego M. Tariga (Pemuda Adat IMU)

7. Roy Bame (OKP PK)