HuKrim

Sempat Disertai Isu Permintaan Uang Damai dari Oknum Jaksa Rp100 Juta, Begini Vonis 4 Buruh di Rohil

  Laporan : Suara Riau
   : info@suarariau.co
  2026-11-19 13:41:36 WIB
Ilustrasi. Foto: int

SuaraRiau.co -ROKAN HILIR- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir memutuskan empat orang buruh harian lepas (BHL) di Rokan Hilir, terbukti bersalah dalam kasus aksi kekerasan di muka umum. 

Vonis yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

Proses persidangan ini sempat mendapat sorotan, setelah terungkapnya dugaan permintaan uang damai dari oknum jaksa di Kejari Rohil. Dalam persidangan sebelumnya, terungkap bahwa permintaan uang damai tersebut mencapai Rp100 juta. 

Dalam sidang yang digelar Rabu (18/11/2026) hakim Indraswara Nugraha, SH, MH menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepada terdakwa Pajar Ahmad, Zefsi Roy dan. Sedangkan terdakwa lainnya Simson Sihombing dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Sebelumnya, JPU dari Kejari Rohil mengajukan tuntutan 2 tahun penjara.

Atas putusan tersebut, kuasa hukum para terdakwa, Jhoni Saputra, SH mengatakan pihaknya menerima putusan tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap hakim yang memimpin proses persidangan. 

“Kami menghargai putusan yang dijatuhkan. Hakim telah memeriksa perkara ini dengan adil dan berimbang. Putusan ini mencerminkan adanya pertimbangan yang bijaksana,” ujarnya.

Untuk diketahui, proses persidangan ini sempat menarik perhatian masyarakat. Hal itu bermula dari pengakuan saksi korban Rizky Pratama Berutu di persidangan, yang menyatakan bahwa dirinya telah memaafkan para terdakwa di hadapan sidang.

Namun perdamaian gagal terlaksana karena ia diarahkan oknum Jaksa dari Kejari Rohil berinisial Ml, untuk meminta uang ganti rugi sebesar Rp100 juta, jika para terdakwa ingin berdamai. 

Saat membacakan pledoi, hal itu kembali disorot Jhoni Saputra setelah sebelumnya juga sempat disorot hakim. 

Sementara itu, Kasipidum Kejari Rohil Maiman Limbong, saat dikonfirmasi wartawan terkait dugaan permintaan uang damai tersebut, membantah pihaknya melakukan intervensi dalam proses hukum kasus tersebut.

“Proses penanganan perkara berjalan sesuai SOP. Pada tahap penyidikan tidak terjadi perdamaian. Saya tidak mengetahui secara langsung seluruh pembahasan di persidangan karena perkara ditangani jaksa yang bertugas,” ujarnya.

Dikatakan, mengenai mekanisme plea bargaining atau pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana, memiliki persyaratan dan ketentuan tersendiri. 

Sejauh ini, baik pihak JPU maupun kuasa hukum, belum memastikan apakah menerima putusan tersebut atau mengajukan banding. *** rls 

Penulis : Suara Riau
Editor : siswandi
Kategori : HuKrim
Jumlah Pembaca : 5