SuaraRiau.co -UJUNG TANJUNG- Kisah tak sedap di lingkungan Kejaksaan, mengemuka dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Hal itu telah terungkap adanya ulah oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang disebut-sebut meminta uang damai sebesar Rp100 juta.
Dugaan itu menyeruak dalam sidang kasus dugaan tindak pidana penganiayaan dan kekerasan secara bersama-sama, yang menjerat empat orang buruh harian lepas yakni Pa, Jr, Li dan Sim.
Saat sidang yang digelar Senin (16/11/2026), hal itu kembali mengemuka. Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan pledoi oleh kuasa hukum para terdakwa, Jhoni Saputra, SH, dugaan permintaan uang damai itu kembali disinggung.
Dalam persidangan sebelumnya, diketahui aksi penganiayaan tersebut terjadi pada 30 Juli 2026 lalu di SPBU PJR Pasir Putih, Balai Jaya, Rokan Hilir.
Dalam peristiwa itu, saksi korban Rizky Putra Berutu yang mengalami luka ringan, yakni luka lecet dan kemerahan pada leher, pundak kanan, serta pinggang sebelah kiri.
Sebagai bentuk itikad baik, keluarga para terdakwa telah mendatangi rumah korban sebanyak tiga kali untuk menyampaikan permohonan maaf dan permintaan berdamai. Mereka juga menawarkan uang pengganti biaya pengobatan sebesar Rp15 juta.
Menyikapi hal itu, keluarga korban pada prinsipnya bersedia memaafkan perbuatan para terdakwa.
Namun untuk menyelesaikan permasalahan itu secara damai, keluarga para terdakwa diminta berjumpa dan membicarakannya dengan Ml, dari Kejari Rohil.
Meski sempat bertanya-tanya, saran itu dipenuhi keluarga terdakwa. Kepada Ml, kuasa hukum keluarga terdakwa memohon permasalahan itu diselesaikan dengan jalan restorative justice. Namun Ml tidak setuju jika perdamaian dilakukan di tingkat penyidikan.
Akhirnya proses hukum perkara tersebut berlanjut hingga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
Saat memberikan kesaksian di bawah sumpah, saksi korban Rizky Putra Berutu memberikan keterangan yang mengejutkan hakim Indraswara Nugraha, SH, MH.
Dalam kesaksiannya, saksi korban menyatakan bahwa pada prinsipnya ia telah memaafkan para terdakwa. Namun perdamaian gagal terlaksana karena ia diarahkan Ml untuk meminta uang ganti rugi sebesar Rp100 juta, jika para terdakwa ingin berdamai.
Mendengar keterangan tersebut, Hakim tampak terkejut dan berkali-kali memastikan apakah sosok Ml yang dimaksud adalah pejabat di Kejari Rohil. Saksi korban pun membenarkannya.
Hakim juga sempat menanyakan sikap ML tersebut, karena angka yang diminta dinilai cukup fantastis. Sementara korban mengalami luka ringan lecet dan merah-merah. Apalagi para terdakwa hanya berprofesi sebagai buruh harian lepas.
Permintaan Ml tersebut tidak dipenuhi keluarga terdakwa. Sehingga kasus itu berlanjut ke persidangan, di mana para terdakwa dituntut hukuman 2 tahun penjara.
Dalam pledoinya, Jhoni Saputra, SH menilai tuntutan tersebut sangat tidak logis, berlebihan, serta mencederai rasa keadilan. Apalagi dalam persidangan para terdakwa telah mengakui perbuatan mereka dan menyatakan menyesal serta telah meminta maaf kepada saksi korban. Selain itu, saksi korban di dalam persidangan pun telah memaafkan perbuatan para terdakwa.
Ditambahkan Jhoni Saputra, apa yang dilakukan Ml dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan normatif di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Di antaranya Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Prilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.
Aturan lainnya adalah Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil / Kejaksaan.
Mengingat hal itu, pihaknya berharap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau serta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI agar segera memanggil dan memeriksa yang bersangkutan secara transparan dan objektif, mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang serta intervensi dalam proses perdamaian perkara di luar koridor hukum yang sah dan memberikan sanksi tegas bila Ml terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi.
Menurutnya, hal ini perlu demi mengembalikan marwah serta kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia di Provinsi Riau dan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi pada masa mendatang.
Sedangkan terhadap kliennya, Jhoni Saputra SH mengharapkan hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sidang kemudian ditutup dan dilanjutkan pada pekan mendatang. *** rls