SuaraRiau.co -JAKARTA-  Langkah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat respons positif dari DPR. Salah satunya terkait dengan penghentian sementara pembangunan dapur baru.

Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat kualitas layanan, menata tata kelola program, serta memastikan intervensi gizi lebih tepat sasaran bagi kelompok yang membutuhkan. 

Seperti dituturkan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru. memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.

Selain menahan ekspansi pembangunan dapur baru, BGN juga menata kembali dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan standar layanan, perbaikan fasilitas, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Charles menilai arah kebijakan baru ini sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan menghasilkan dampak nyata bagi perbaikan gizi masyarakat. 

"Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," tuturnya. 

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan bahwa lembaganya kini lebih menitikberatkan pada kualitas layanan ketimbang mengejar target jumlah penerima manfaat. 

Pihaknya juga memprioritaskan kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menyiapkan skema pelaksanaan khusus di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.

Menurutnya, keberhasilan MBG ke depan tidak semata diukur dari banyaknya penerima manfaat, melainkan dari kemampuannya menurunkan masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.*** rls