SuaraRiau.co -PEKANBARU- Komite Eksekutif Nasional. Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo. 

Hal itu menjadi salah satu poin dalam pernyataan nasional, dalam rangka Peringatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2025

Dalam rilis yang diterima redaksi, Ketua Umum Komite Eksekutif Nasional SERUNI, Helda Khasmy menyebutkan, peringatan HPI tahun 2025, memiliki makna strategis karena menjadi yang pertama diperingati pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Sehingga momen ini menjadi penting untuk menentang berbagai kebijakan dan regulasi nasional serta internasional yang menindas dan menghisap kaum perempuan.

Pihaknya menilai, ada program kerja Prabowo yang dikhawatirkan bakal memperparah keadaan bangsa dan rakyat Indonesia, khususnya kaum perempuan selama 5 tahun ke depan. 

Di antaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah. Pihaknya menilai, program ini adalah program Quick Win yang paling menyedihkan, namun memperoleh sambutan luas dari masyarakat. Padahal, program ini juga sebagai cerminan kemiskinan akut di Indonesia. 

“Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, bangsa dan rakyat Indonesia masih berkutat dengan masalah kekurangan gizi bahkan kelaparan karena pengangguran dan kemiskinan,” sebutnya. 

Ditambahkan Helda Kasmy, sejak krisis moneter 1998, keberlanjutan bangsa dan rakyat Indonesia bergantung pada Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikembangkan menjadi berbagai bentuk Bantuan Sosial (Bansos) Tunai dan Non Tunai oleh Bank Dunia. 

Belakangan, Bansos ini tidak saja menjadi “peredam utama” perlawanan rakyat karena kemiskinan dan ketimpangan sosial akut. Bahkan program Bansos telah berkembang menjadi instrumen utama memenangkan Pemilihan Umum.

SERUNI menyebutkan, Indonesia adalah negeri dengan tenaga kerja besar dan kekayaan alam yang berlimpah. Namun  sejak kemerdekaan formal 17 Agustus 1945, semua potensi dan kelebihan itu tidak bisa dikuasai dan digunakan sendiri secara bebas. Pihaknya menilai, kondisi inj menunjukkan, bahwa kedaulatan Indonesia belum sepenuhnya berada dalam genggaman negara. 

Hingga kini, kaum perempuan dibiarkan menanggung penderitaan diri dan keluarga dengan kemampuannya masing-masing yang sangat terbatas dan lemah. 

SERUNI juga mengapresiasi aksi ribuan anak sekolah dari pusat kemiskinan ekstrem di Papua, yang secara tegas menentang Program MBG baru-baru ini. 

“Mereka meneriakkan slogan dan membentangkan poster  bertuliskan, Kami Butuh Isi Otak Bukan Isi Perut. Kami yakin, ini adalah cerminan keseluruhan aspirasi bangsa dan rakyat Indonesia saat ini,” ujarnya. 

Ditambahkan Helda, program Bansos dan program-program gratis lainnya adalah racun yang memerosotkan kebebasan dan kekuatan rakyat. Program seperti ini juga menggerus kedaulatan bangsa Indonesia bila diberikan tanpa landreform sejati dan industri nasional. Karena itu, program sepertii i sebaiknya dihentikan. ***