SuaraRiau.co - Pencopotan dan tersingkirnya eks kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta kedua wakilnya oleh Presiden Prabowo, mulai menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak main-main dalam korupsi anggota.
Sikap keras Presiden dengan mengatakan, saya tidak mau uang rakyat dicuri", Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Riau membacanya sebagai sebuah pesan tegas bagi siapapun yang mencoba menyalahgunakan amanah.
Meski begitu, masyarakat hendaknya menyadari bahwa pemecatan oknum yang menyelewengkan tata kelola dan pengadaan di program MBG ini, baru merupakan langkah awal.
Oleh karena itu, agar pemberantasan korupsi benar-benar efektif, GMKR di Riau, perlu mengawal dalam upaya mendukung program Presiden Prabowo untuk memastikan penegakan hukum yang transparan oleh Kejaksaan Agung RI.
Langkah tegas ini sangat penting untuk membersihkan strategi program dari praktik culas dan mengembalikan kepercayaan masyarakat agar rakyat benar-benar percaya atas langkah pencopotan mantan kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya adalah sebuah langkah serius Presiden Prabowo.
Terkait pemberitan yang sedang viral ini, GMKR di Riau memberikan beberapa saran dan harapan kepada Presiden Prabowo sbb:
1. Medorong audit investigasi menyeluruh dan transparansi dalam penanganan kasus.
A. Saran. Presiden Prabowo harus tegas meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan instansi berwenang lainnya untuk mempublikasikan hasil audit tata kelola program MBG.
B. Harapan. GMKR di Riau menuntut Kejaksaan Agung RI, tidak berhenti hanya pada penetapan tiga tersangka saja. Harus ada pengusutan tuntas hingga ke akar-akarnya termasuk mengungkap jaringan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan pejabat BGN.
2. Evaluasi total sistem pengadaan dan penunjukan mitra.
A. Saran. GMKR di Riau mendorong Presiden Prabowo untuk merombak sistem penunjukan mitra pelaksana MBG dari sistem yang berpotensi monopoli menjadi sistem yang lebih akuntabel dan desentralisasi (melibatkan yayasan/komite sekolah secara langsung).
B. Harapan. GMKR di Riau berharap agar praktik markup pengadaan barang (seperti motor listrik hingga tablet), dijadikan pelajaran untuk menutup kesenjangan anggaran. Pengadaan logistik kedepannya diharapkan melalui proses lelang terbuka yang diadakan oleh lembaga independen.
3. Terapkan hukum maksimal dan pemiskinan koruptor.
A. Saran. Presiden Prabowo perlu memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menuntut para pelaku kejahatan tata kelola anggaran ini dengan hukuman yang memberi efek jera.
B. Harapan. GMKR di Riau menuntut penyidik ??untuk tidak hanya memberikan hukuman kurungan tetapi juga menerapkan *undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU)* guna merampas seluruh aset hasil kejahatan dan mengembalikan ke Kas negara.
*Bersihkan Internal dan kawal kepemimpinan baru BGN*
A. Saran. Presiden Prabowo dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menyarankan memperketat mekanisme pengawasan dan rotasi internal secara berkala agar pemberitahuan resmi tidak terulang.
B. Harapan. GMKR di Riau akan terus memantau kinerja pimpinan baru BGN yang ditunjuk, termasuk Nanik S. Dayang untuk memastikan program BGN benar-benar berjalan murni demi memenuhi gizi anak bangsa tanpa ada kepentingan politik atau penyimpangan anggaran.
Lakukan evaluasi secara terbuka guna menutup rapat-rapat celah konflik kepentingan, kolusi, dan dugaan praktek jual beli titik dapur.
Dibawah komando kepala BGN, Nanik S. Dayang agar lebih mengedepankan kualitas dan mengukur distribusi gizi daripada proyek pengadaan barang yang rawan digelembungkan (_markup_).
Sebagai kesimpulan:
GMKR di Riau, dengan tidak meninggalkan sikap kritisnya menyampaikan penghargaan kepada Presiden Prabowo, atas keberanian untuk bertindak dan tidak berkompromi terhadap otoritas yang berwenang.
Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen nyata untuk mengawal uang rakyat dengan memecat dan menintak jajaran pimpinan BGN, lembaga pengelola vital program MBG.
Penulis
Edy Natar Nasution,
Koordinator GMKR di Riau,
(Gubernur Riau pada masanya)
