SuaraRiau.co -BAGANSIAPIAPI- Suasana di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Rokan Hilir, sempat memanas pada Selasa (17/12/2024). 

Hal itu setelah ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga honorer menggelar aksi unjuk rasa usai upacara rutin 17 bulanan. 

Di kantor yang berada di Jalan Merdeka, Bagansiapiapi itu, para pegawai menuntut hak mereka segera dibayarkan. Karena sudah beberapa bulan ini mereka belum kunjung menerima. 

Selain gaji, para pegawai juga mendesak Pemkab Rohil membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Tunjangan Kinerja (Tukin), dan honor yang seharusnya dibayarkan sejak lebaran dan tahun baru lalu.

Dilansir dari media, dalam aksi yang berjalan sekitar satu jam tersebut, para pegawai membawa belasan spanduk yang berisi tuntutan mereka. 

Mereka juga menggelar orasi secara bergantian di hadapan Wakil Bupati Rohil, H. Sulaiman, SS, MH, Fauzi Efrizal, Asisten Tata Praja Ferry Hendra Paria, serta sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Rohil.

Menanggapi tuntutan itu, Fauzi Efrizal, menjelaskan, pembayaran gaji dan tunjangan sedang dalam proses di BPKAD. 

“Kita menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pembayaran menunggu masuknya dana dari Kementerian Keuangan, pusat, dan provinsi. Paling lama 28 Desember 2024 hak-hak tersebut akan diselesaikan,” terangnya. 

Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang mengupayakan transfer dana dari pusat dapat segera terealisasi. 

“Kita berharap dukungan Presiden Prabowo dan Kementerian Keuangan agar transfer dana untuk kabupaten dapat dipercepat,” imbuhnya.

Namun pegawai tampak kurang puas mendengar penjelasan itu. Sebab, merekai menilai belum ada kepastian kapan hak mereka dibayarkan

Sementara itu, Wakil Bupati Rohil, H. Sulaiman meminta seluruh pihak untuk bersabar. “Kita berharap hak mereka dibayarkan, sesuai proses yang sedang berjalan di BPKAD,” ujarnya.

Massa juga merasa kecewa, karena Kepala BPKAD Rohil, Derwan, tidak hadir ketika itu. 

Mereka juga menyayangkan sikap pemerintah, yang terkesan abai dengan nasib pegawai. Sementara di sisi lain, lebih dari 200 proyek telah diumumkan. ***