SuaraRiau.co -Menurut penelitian Komisi Eropa, X, sebelumnya Twitter, memiliki proporsi disinformasi terbesar di antara enam jejaring sosial besar, menurut sebuah penelitian Komisi Eropa.Demikian dilangsir dari bbc.com hari ini.
Periksaan ini lebih dari 6.000 postingan media sosial unik di Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X, dan YouTube.
Studi ini menganalisis konten di tiga negara yang dianggap paling berisiko terhadap disinformasi yakni di Spanyol, Polandia, dan Slovakia.
Komisaris Nilai dan Transparansi UE Vera Jourova memperingatkan, agar X harus mematuhi ketegasan hukum. Dan akan mengawasi apa yang dilakukan X.
Studi disinformasi yang mendorong komentar Jourova mencakup Spanyol, Polandia, dan Slovakia, negara-negara yang berisiko menjadi sasaran disinformasi karena pemilu atau kedekatannya dengan perang di Ukraina.
Platform dengan “rasio penemuan” disinformasi terbesar yang berarti proporsi konten sensitif yang terdiri dari disinformasi adalah Twitter. Sedangkan menurut studi tersebut, pada YouTube memiliki tingkat terendah.
Kode Disinformasi & Denda
Studi ini dilakukan oleh TrustLab, sebuah perusahaan rintisan yang memantau disinformasi, sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kode praktik Uni Eropa mengenai disinformasi.
X, yang saat itu bernama Twitter, bersama dengan banyak jejaring sosial lainnya, mendaftar ke kode sukarela pada tahun 2018.
Namun perusahaan tersebut menarik diri dari kode etik tersebut saat berada di bawah kepemimpinan Musk.
Namun X akan tunduk pada Undang-Undang Layanan Digital (DSA) UE yang mengatur perilaku platform teknologi besar, UE bermaksud mengubah kode etik sukarela menjadi kode etik berdasarkan undang-undang tersebut.
“Tuan Musk tahu bahwa dia tidak akan lolos dengan meninggalkan kode praktik, karena sekarang kita telah menerapkan Undang-Undang Layanan Digital sepenuhnya,” kata Jourova.
Perusahaan yang gagal mematuhi undang-undang tersebut dapat dikenakan denda hingga enam persen dari omzet global.
Berkembang Didukung Kremlin
Pada bulan September, Uni Eropa menuduh perusahaan media sosial gagal menghentikan kampanye disinformasi Rusia yang berskala besar sejak invasi ke Ukraina.
Dikatakan bahwa jangkauan dan pengaruh akun-akun yang didukung Kremlin telah berkembang lebih jauh pada tahun 2023.
Pada hari Selasa (26/9/2023), Jourova berkata Negara Rusia telah terlibat dalam perang gagasan untuk mencemari ruang informasi kita dengan setengah kebenaran dan kebohongan untuk menciptakan gambaran palsu bahwa demokrasi tidak lebih baik dari otokrasi.
Rusia menargetkan senjata manipulasi massal senilai jutaan euro terhadap masyarakat Eropa dan platform media sosial besar harus mengatasi risiko ini, tambahnya.
Ancaman ini sangat serius karena perang di Ukraina dan pemilu Eropa yang akan datang, katanya Jourova.
Komisaris juga mencatat bahwa upaya sedang dilakukan untuk mengatasi disinformasi yang dihasilkan oleh AI menjelang pemilu.
Dia mengatakan akan bertemu dengan perwakilan OpenAI untuk membicarakannya.***
