SuaraRiau.co -JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara soal dukungan kepada Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono untuk menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Begini respons Kemendagri.
"Kita di (Kementerian) Dalam Negeri belum tahu orangnya siapa-siapa," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/1/2022).
Benny menuturkan, perihal penjabat gubernur diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Dia menjelaskan posisi penjabat gubernur harus diisi oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
"Untuk provinsi yang menjadi penjabat gubernur itu adalah pejabat pimpinan tinggi madya. Dia ini selevel dirjen, bisa sekjen, bisa dirjen, bisa irjen, bisa kepala badan, bisa sesmen, sestama. Itu yang selevel. Itu yang disebut pejabat tinggi bagian," papar Benny.
Nama Heru dimunculkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono. Sebab, Kasetpres Joko Widodo (Jokowi) itu dinilai menguasai persoalan Jakarta.
"Kalau secara pribadi, Pak Heru baik, penguasaan persoalan Jakarta saya kira oke," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).
Pujian untuk Heru juga datang dari Wagub DKI Ahmad Riza Patria. Riza menilai Heru memiliki kompetensi.
"Dia (Heru Budi Hartono) sosok pejabat yang sudah miliki kompetensi, pernah di DKI dan orangnya baik," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (7/1).
Hari yang sama juga Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Taufik setuju jika Penjabat Gubernur DKI diemban oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono. Taufik mengaku mengetahui betul kompetensi dan rekam jejak karir Heru di Pemprov DKI.
"Setuju, orang dia paham, yang bekerja. Dia kan di Pemda DKI dari bawah. Saya paham banget dia dari bawah, jadi Wali Kota. Saya paham betul sepak terjangnya pak Heru," kata Taufik sat dihubungi, Jumat (7/1/2022).
"Saya kira Heru orang yang paham soal Jakarta. Dia sangat paham, karena dia kan orang dari bawah," ujarnya.
Kendati demikian, Wakil Ketua DPRD DKI itu memandang tak ada yang bisa mendikte penunjukan penjabat gubernur karena keputusan tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.
***
