SuaraRiau.co -Penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing telah mengambil peran sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan sementara yang baru dibentuk, media pemerintah melaporkan pada hari Minggu, enam bulan setelah tentara merebut kekuasaan dari pemerintah sipil.

Dalam pidatonya pada hari Minggu, Min Aung Hlaing mengulangi janji untuk mengadakan pemilihan pada tahun 2023 dan mengatakan pemerintahannya siap untuk bekerja dengan utusan regional masa depan di Myanmar.
Pengumuman dan pidato itu datang tepat enam bulan setelah tentara merebut kekuasaan 1 Februari dari pemerintah sipil menyusul pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai berkuasa Aung San Suu Kyi tetapi militer mengatakan telah curang.

Min Aung Hlaing telah memimpin Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk tepat setelah kudeta dan yang telah menjalankan Myanmar sejak saat itu, dan pemerintahan sementara akan menggantikannya.
"Untuk melakukan tugas negara dengan cepat, mudah dan efektif, dewan administrasi negara telah dibentuk kembali sebagai pemerintah sementara Myanmar," kata seorang pembaca berita di televisi negara Myawaddy.
Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing mengulangi janji untuk memulihkan demokrasi, dengan mengatakan, "Kami akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023".
Dia menambahkan: "Saya menjamin pembentukan serikat pekerja berdasarkan demokrasi dan federalisme."

Tak lama setelah kudeta, para pemimpin junta menjanjikan pemilihan umum baru dalam waktu dua tahun. Rujukan pada Minggu hingga Agustus 2023 ditafsirkan oleh beberapa media lokal sebagai perpanjangan jangka waktu enam bulan.

Min Aung Hlaing juga mengatakan pemerintahannya akan bekerja dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada hari Senin, ketika para diplomat mengatakan mereka bertujuan untuk menyelesaikan utusan khusus yang ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.
Tentara merebut kekuasaan setelah partai penguasa Suu Kyi memenangkan pemilihan yang menurut militer dinodai oleh penipuan. Ia mengatakan pengambilalihan itu sejalan dengan konstitusi. Komisi pemilihan negara itu telah menolak tuduhan penipuan.

Setelah kudeta, Suu Kyi, 75, didakwa dengan beberapa kejahatan. Pengadilannya atas tuduhan memiliki radio walkie-talkie secara ilegal dan melanggar protokol virus corona dijadwalkan akan dilanjutkan pada Senin kemarin.**