SuaraRiau.co -JAKARTA- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan integrasi data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin tepat sasaran.
Pemutakhiran data tersebut dilakukan agar penerima manfaat dapat diidentifikasi secara individual sekaligus mencegah terjadinya pencatatan penerima secara ganda.
“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito.
Data Dukcapil diharapkan dapat membantu BGN memperoleh basis data penerima MBG yang lebih akurat, termasuk untuk kelompok sasaran seperti anak-anak dan ibu hamil.
Tito menegaskan integrasi data tersebut diarahkan untuk menerapkan prinsip “satu orang, satu penerima manfaat”. Dengan prinsip tersebut, pendataan tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga memastikan identitas setiap penerima tercatat secara jelas dan tidak masuk dalam daftar penerima secara berulang.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola MBG. Data kependudukan yang terus diperbarui dapat digunakan untuk mencocokkan data administratif dengan kondisi penerima manfaat di lapangan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan pemutakhiran data bersama Kemendagri menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan kondisi faktual. BGN sebelumnya menemukan adanya data ganda maupun data penerima yang secara administratif tercatat, tetapi belum memperoleh layanan.
Sudaryono juga membeberkan bahwa pemutakhiran data juga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara jumlah penerima yang tercatat dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Jadi ada nama-nama yang penting kelihatannya banyak, tapi ternyata memang belum dilayani. Itu termasuk dari data pemutakhiran tadi,” ujarnya.
Penguatan integrasi data NoDukcapil antara BGN dan Kemendagri diharapkan membuat penyaluran MBG semakin akurat, efektif, dan akuntabel. Kolaborasi tersebut juga memungkinkan pemerintah daerah memiliki dasar data yang lebih kuat dalam menjalankan program.
Sudaryono menegaskan kesiapan BGN untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan sesuai sasaran. Melalui integrasi data Dukcapil, pemerintah berupaya memastikan penerima MBG benar-benar sesuai dengan kelompok sasaran.
“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” ujarnya lagi.*** rls
