SuaraRiau.co - Program prioritas nasional revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Siak, berjalan dengan lancar. Total dalam rentang waktu 2025-2026, satuan pendidikan di Kabupaten Siak sudah menerima dana lebih dari Rp61 miliar dan jumlah ini seiring waktu akan terus bertambah.
Program ini dilaksanakan secara swakelola oleh satuan pendidikan dengan melibatkan masyarakat, serta didukung pengawasan pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2025, Kabupaten Siak menerima bantuan revitalisasi untuk 36 satuan pendidikan, terdiri atas 5 PAUD, 15 SD, dan 16 SMP. Total pagu berdasarkan PKS sebesar Rp31.910.162.467.
Sementara berdasarkan laporan per 2 Agustus 2026, sebanyak 44 satuan pendidikan telah menandatangani perjanjian kerjasama, terdiri atas 29 PAUD, 4 SD, dan 11 SMP, dengan total pagu sementara Rp29.811.888.158. Jumlah ini masih terus bertambah hingga sampai triwulan ketiga.
Selain itu, terdapat 7 SD pada tahap Bimtek dan 2 SMP pada tahap Bimtek/Pra-Bimtek yang belum menandatangani PKS. Dengan demikian, perkembangan program saat ini telah mencakup 53 satuan pendidikan, yaitu 29 PAUD, 11 SD, dan 13 SMP. Ada 112 sekolah yang diusulkan melalui aplikasi—42 PAUD, 47 SD, 21 SMP, dan 2 SKB. Selain itu terdapat pula 91 PAUD berstatus verifikasi dan validasi untuk rencana penambahan.
"Insya Allah di periode ini kita terus perjuangkan agar usulan revitalisasi sekolah se Kabupaten Siak dapat diterima semua. Apalagi Ketua Komisi X DPR RI dan anggota sudah datang langsung ke Siak. Pesan tegas saya kepada unsur Dinas, jangan ada yang meminta fee ataupun melakukan pungli ke pihak sekolah. Begitupun pesan saya pada seluruh Kepala Sekolah, jangan mark up dan harus berani melapor bila ada yang mengganggu program ini di lapangan," kata Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, Senin (3/7/2026) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
Hadir pada kesempatan tersebut Kepala BPMP Riau, Nilam Sari; Kadisdik Siak, Staff Ahli, Kabag, Kabid, Kasi, Korwil, seluruh Kepala Sekolah beserta Bendahara dan operator sekolah penerima dan pengusul revitalisasi.
Ditegaskan Afni bahwa program revitalisasi sekolah adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Jadi sudah sepatutnya dikawal dengan baik dan penuh tanggungjawab. Ia meminta semua pihak ikut terlibat mengawal program ini.
Bupati perempuan pertama di Siak itu juga mengingatkan, agar Kepala Sekolah mendahulukan pemanfaatan SDM dan belanja barang di wilayah sekitar. Sehingga program revitalisasi yang dipercayakan langsung ke sekolah ini dapat memberikan multiplayer effect pada masyarakat sekitar.
"Saya juga minta ada konsultan profesional yang bisa direkrut, agar sekolah juga bisa mengupdate dapodiknya. Karena revitalisasi sekolah ini sumber utamanya dari Dapodik," ujar Afni.
Sekolah penerima harus memenuhi persyaratan, antara lain memiliki NPSN, terdata dalam Dapodik, menerima BOSP, mengalami kerusakan minimal sedang atau membutuhkan pembangunan prasarana baru, serta memiliki dokumen gambar perencanaan, RAB, RPD, RKS, kurva-S, P2SP, dan SPTJM. Penetapan dilakukan setelah verifikasi dan validasi, kemudian dituangkan dalam SK penerima dan PKS.
Kepala BPMP Riau, Nilam Sari berpesan agar pihak sekolah benar-benar amanah, dan pihak dinas juga membantu memberi pendampingan yang baik.
"Di beberapa daerah banyak laporan dan temuan. Tentu kami berharap dengan sikap tegas Ibu Bupati, program ini berjalan dengan baik di Siak. Jangan terlalu takut menjalankan program ini, tapi jangan juga terlalu berani karena diawasi," kata Nilam.(src/ara)
