SuaraRiau.co -SIAK- Pemkab Siak berkomitmen menjaga fiskal tetap dalam kondisi sehat. Namun demikian, pembayaran utang juga terus dilakukan, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan program kerja dan layanan publik.
Hingga 22 Oktober 2025, Pemkab Siak telah melunasi utang hampir Rp200 miliar, atau tepatnya Rp198,29 miliar. Sementara sisanya akan dicicil pada anggaran tahun mendatang.
Sesuai rekapitulasi Pemkab Siak, total tunda bayar tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp326,94 miliar. Dengan pembayaran yang telah dilakukan, masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp128,65 miliar yang akan diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun.
Ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai tunda bayar terbesar, di antaranya Dinas PUPR sebesar Rp103,97 miliar (dibayar 69,24 persen), disusul Dinas Kesehatan Rp56,65 miliar (dibayar 58,33 persen) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp30,41 miliar (dibayar 35,55 persen).
OPD lain seperti Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian juga mencatat progres pembayaran yang cukup tinggi, di atas 60 persen.
Terkait hal itu, Bupati Siak Dr Afni Z, MSi memastikan bahwa penyelesaian kewajiban keuangan tidak menghambat pelaksanaan program dan pelayanan publik.
“Sejak awal kami fokus menata keuangan dan menuntaskan kewajiban daerah. Namun begitu pekerjaan infrastruktur dan pelayanan publik tetap kita jalankan pada tahun 2025 ini, dengan melakukan beberapa penyesuaian,” ujarnya, Senin (3/11/2025) di Gedung Daerah Riau.
Dikatakan, penyesuaian ini penting untuk menjaga stabilitas pelayanan di tingkat dasar. APBD Siak mayoritas terserap untuk belanja pegawai ASN maupun non ASN yang jumlahnya mencapai 18.500 orang. Sementara jumlah penduduk Siak sudah tembus 501.000 jiwa.
Dengan keterbatasan anggaran, sentuhan APBD diharapkan tidak hanya berputar di tengah pegawai saja.
Pemkab Siak juga melaksanakan penyelesaian tunda bayar beasiswa PKH tahun 2024 sebesar Rp8,418 miliar, yang telah disalurkan di awal masa pemerintahan Afni-Syamsurizal.
“Kami menjaga fiskal Siak tetap bergerak sehat untuk kemaslahatan semua. Begitu juga dalam penyelesaian utang, kami pastikan tidak sampai mengganggu pelayanan publik,” terangnya lagi.
Di tengah keterbatasan fiskal dan defisit anggaran, Pemkab Siak juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya untuk mempercepat penyaluran tunda salur dan tunda bayar yang menjadi hak Kabupaten Siak.
Meskipun masih dalam proses penataan keuangan, program pembangunan tahun 2025 tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui Bidang Bina Marga Dinas PUPR, pemerintah memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan di tiga kecamatan dengan total anggaran Rp24,46 miliar dan kegiatan pengawasan sebesar Rp790,2 juta.
Kegiatan tersebut meliputi peningkatan Jalan Sawit Permai–Teluk Merbau sepanjang 1,5 km, peningkatan Jalan Poros Lubuk Miyam–Kuala Gasib sepanjang 3 km dan peningkatan Jalan Siak–Tumang (Merempan Hulu) sepanjang 1,5 km.
Program ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Siak untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat lokal.
Selain itu, total belanja infrastruktur yang telah terlaksana sepanjang tahun 2025, khususnya di Dinas PUPR, juga menunjukkan sudah berjalan dan saat ini sedang on progrest dalam pekerjaan.
Beberapa pekerjaan fisik telah terealisasi menggunakan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi daerah.
"Kita ingin Siak terus bergerak maju meskipun di tengah kondisi tantangan fiskal saat ini. Saya berharap seluruh pihak dapat memahami situasi ini dan tetap menjaga semangat untuk membangun daerah,” pungkas Afni. ***
