SuaraRiau.co -Direktur PT BSP Paparkan Kinerja Operasional dan Laba Positif Direktur PT Bumi Siak Pusako (BSP), Raihan, memaparkan kinerja operasional, keuangan, dan laba positif serta tantangan yang dihadapi perusahaan dalam konferensi pers capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2025 dan transparansi agenda 2026, Senin (29/12/2025), di Pendopo Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat.

Konferensi pers tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Mahadar, staf ahli, para asisten, kepala dinas, jajaran direksi BUMD, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama SH MH, Anggota DPRD Siak Sujarwo, insan pers, tokoh masyarakat, serta sejumlah elemen masyarakat.

Dalam pemaparannya, Raihan yang didampingi Corporate Secretary Manager Ardian Ardi dan SPRM Manager Zulfahmi, menyampaikan capaian kinerja operasional PT BSP sepanjang 2025. Untuk program pemboran eksplorasi, sejumlah sumur yang direncanakan belum terealisasi. Demikian pula pemboran sumur pengembangan yang ditargetkan sebanyak 10 sumur belum terlaksana.

Sementara itu, kegiatan kerja ulang (workover) terealisasi 4 sumur dari rencana 6 sumur. Kegiatan well service tercapai 100 persen, dengan realisasi 217 sumur dari target 217 sumur. Akuisisi seismik 2D terealisasi sepanjang 50 kilometer sesuai rencana, sedangkan studi GGR dari target lima kegiatan baru terealisasi dua kegiatan.

Penundaan proyek pemboran ini turut dipengaruhi oleh harga rata-rata minyak mentah SLC pada 2025 yang menurun menjadi USD 68,64 per barel, lebih rendah dibandingkan target APBN sebesar USD 83,82 per barel sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi secara optimum agar bisa mencetak laba ditahun 2025. Upaya ini membuahkan hasil dengan mencatat Kinerja Keuangan tahun 2025 membukukan laba bersih sebesar USD 1,88jt.

Raihan juga mengungkapkan sejumlah tantangan operasional yang dihadapi perusahaan, antara lain kondisi fasilitas produksi yang menua sehingga menurunkan keandalan, terjadinya congeal pada shipping line Zamrud–Minas, serta penggunaan moda transportasi minyak mentah sementara seperti trucking, barging, dan FSO yang memerlukan biaya tambahan signifikan.

Selain itu, pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti (KKP) membutuhkan investasi besar sekitar USD 130 juta dengan risiko bisnis tinggi serta waktu pelaksanaan yang terbatas, yakni lima tahun sejak 9 Agustus 2022.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT BSP menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya mempertahankan produksi optimal Wilayah Kerja Coastal Plains and Pekanbaru (WK CPP) dengan moda transportasi sementara hingga terbangunnya shipping line baru, optimalisasi program kerja dan efisiensi anggaran, serta pembangunan shipping line baru berdasarkan hasil feasibility study (FS) dan front end engineering design (FEED) dengan estimasi waktu pengerjaan 2,5 tahun.

PT BSP juga berencana mengajukan pola kerja sama kemitraan dengan skema berbagi risiko dan keuntungan (sharing the risk, sharing the gain) guna menyelesaikan program KKP, dengan target calon mitra terpilih pada kuartal II tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Raihan turut menyampaikan berbagai prestasi yang diraih PT BSP, di antaranya Proper Biru (Compliance) secara berturut-turut sejak 2014 hingga 2025, sertifikasi ISO 45001:2018 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ISO 14001:2015 tentang sistem manajemen lingkungan, serta sertifikat sistem manajemen K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) juga dipaparkan. Pada 2024, PT BSP merealisasikan CSR sebesar Rp6,08 miliar, sementara pada 2025 sebesar Rp4,36 miliar.

Sementara itu dalam Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang bersumber dari WP&B TA. 2025, PT BSP juga selalu berkontribusi dan berkomitmen untuk memperhatikan daerah-daerah di sekitar area operasinya, baik itu dari sisi peningkatan SDM Masyarakat, Pembinaan UMKM, Perbaikan Jalan Lingkungan, Semenisasi Jalan, Normalisasi Saluran Air/Sungai dan Kegiatan Sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitarnya.

“Alhamdulillah, kita mampu menyelesaikan persoalan yang ada dan optimis pada 2026 BSP kembali bangkit. Pada 2025 produksi kita mencapai 7.666 barrel oil per day (BOPD), meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 5.678 BOPD,” ujar Raihan.

Ia juga menyebutk, pada 2026 PT BSP akan mulai melakukan lelang pipa, sehingga ke depan tidak lagi mengandalkan trucking yang biayanya jauh lebih besar dibandingkan penggunaan pipa.

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Sekdakab Siak yang juga Komisaris PT BSP, Heriyanto, meminta dukungan dan doa agar proses lelang pipa dapat berjalan lancar. Ia berharap PT BSP sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) andalan dapat kembali memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PT BSP adalah salah satu BUMD yang menjadi harapan Pemkab Siak. Mari kita bersama-sama memberi dukungan agar BSP kembali memberi dividen untuk daerah,” ujar Heriyanto.

Gayung bersambut, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli juga mendukung rencana itu. Ia menegaskan bahwa persoalan utama yang menghambat kontribusi PT BSP terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kondisi pipa distribusi BSP yang sudah tidak memadai.

Selama pipa tersebut belum diganti, PT BSP dinilai akan sulit memberikan dividen kepada pemerintah daerah.

“Selagi pipanya tidak diganti, PT BSP tidak akan pernah memberi dividen ke daerah. Karena itu saya sudah meminta agar pada 2026 dilakukan lelang pipa,” ungkap Afni.

Afni memprediksi, apabila rencana pembangunan pipa baru berjalan sesuai target, maka pada 2027 PT BSP dapat kembali bangkit dan mulai mencatatkan sejarah baru sebagai BUMD yang memberi manfaat nyata bagi daerah. Ia menyebut pembangunan pipa sendiri sebagai investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.

“Kalau Presiden Prabowo bangga dengan karya anak bangsa, maka kita juga harus bangga dengan karya kita sendiri. Kita bangun pipa milik PT BSP sendiri, yang hasilnya bisa dinikmati hingga puluhan bahkan ratusan tahun untuk anak cucu kita,” ujarnya.

Sebagai satu-satunya operator Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP), PT BSP memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan energi daerah. Dengan kepemilikan saham mayoritas oleh Pemerintah Kabupaten Siak sebesar 72,29 persen, PT BSP dipandang bukan sekadar entitas bisnis, melainkan simbol kedaulatan ekonomi daerah. “BSP akan reborn dan kembali memberikan kontribusi maksimal bagi PAD dan kemaslahatan rakyat. Pemulihan memang butuh waktu, tetapi kita berada di jalur yang benar,” kata Afni. (Src/del)