SuaraRiau.co -JAKARTA. Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (31/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target belanja negara dalam postur makro fiskal 2023 akan berada pada kisaran 13,8% hingga 14,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 2.795,9 triliun hingga Rp 2.993,4 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, postur ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti subsidi energi karena kenaikan harga minyak mentah yang diasumsikan mencapai US$ 80 - US$ 100 per barrel.
“Saya ingin memberikan catatan bahwa di dalam postur ini (2023) shock yang besar dari sisi subsidi yang sekarang ini terus sedang kita hitung dan kita kelola tentu nanti akan memengaruhi postur di 2022 dan 2023. Namun ini masih belum memasukkan keseluruhannya," ujarnya.
Melangsir kontan.co.id. secara rinci, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.995,7 triliun hingga Rp 2.161,1 triliun atau setara 9,85% hingga 10,54% terhadap PDB. Sementara itu transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) akan mencapai Rp 800,2 triliun hingga Rp 832,4 triliun atau setara dengan 3,95% persen hingga 4,06% terhadap PDB. Adapun belanja tersebut akan dianggarkan untuk beragam pos pengeluaran, seperti kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan belanja infrastruktur.
Sedangkan untuk kesehatan Sri Mulyani memaparkan, akan berada di rentang Rp 153,8 triliun hingga Rp 209,9 triliun. Namun jika tidak menyertakan anggaran pandemi, maka belanja kesehatan di tahun 2023 jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jadi tahun depan apabila kita mendesain belanja kesehatan antara satu Rp 153,8 triliun hingga Rp 209,9 triliun, kalau dilihat levelnya memang lebih rendah dibandingkan 2021 dan 2022. Namun dengan asumsi bahwa belanja untuk pandemi akan sangat menurun tajam atau hampir nol maka total belanja ini jauh lebih besar dibandingkan belanja kesehatan non pandemi,” tutur Bendahara Negara.
Untuk belanja perlindungan sosial akan mencapai Rp 432,2 triliun hingga Rp 441,3 triliun. Selanjutnya belanja pendidikan masih akan di atas Rp 500 triliun atau mencapai Rp 598,7 triliun.
Ia menyampaikan, untuk belanja infrastruktur pada tahun 2023 juga akan berada pada kisaran Rp 367,7 triliun hingga Rp 417,7 triliun. “Sesuai dengan instruksi bapak presiden, infrastruktur yang difokuskan adalah yang bisa diselesaikan pada periode pemerintahan ini, yang bisa selesai tahun 2023 atau semester I 2024 untuk bisa menunjukkan akuntabilitas dari pemerintahan dalam akselerasi dan membangun infrastruktur,” tandasnya.***
