SuaraRiau.co -Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah melarang menteri luar negeri yang ditunjuk militer Myanmar menghadiri pertemuan mendatang.
Hal itu dilakukan setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan diakhirinya semua bentuk kekerasan di negara itu serta pembebasan orang-orang yang ditahan. pemimpin sipil, termasuk Aung San Suu Kyi.
Seorang pejabat dari Kamboja, yang memegang jabatan ketua bergilir ASEAN, mengatakan pada hari Kamis (3/2/2022), bahwa Wunna Maung Lwin dari Myanmar tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan para menteri luar negeri blok itu akhir bulan ini. Karena kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian yang menjadi prioritas utama negara itu.
"Sebaliknya, perwakilan non-politik dari Myanmar telah diundang untuk menghadiri pertemuan pada 16 dan 17 Februari, kata Chum Sounry, :kata juru bicara kementerian luar negeri Kamboja.
“Karena hanya ada sedikit kemajuan dalam melaksanakan Konsensus Lima Poin ASEAN, negara-negara anggota ASEAN tidak mencapai konsensus untuk mengundang menteri luar negeri Myanmar SAC untuk berpartisipasi dalam retret para menteri luar negeri yang akan datang,” kata Sounry kepada kantor berita AFP.
Penghinaan itu merupakan pukulan diplomatik baru bagi Myanmar, yang semakin terisolasi di panggung internasional setahun setelah Jenderal Senior Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dalam sebuah kudeta.
Perebutan kekuasaan menjerumuskan Myanmar ke dalam krisis, dengan pasukan keamanan membunuh lebih dari 1.500 warga sipil dalam tindakan keras terhadap protes anti-kudeta. Pertempuran juga meletus di daerah pedesaan dan perbatasan Myanmar, antara militer dan kelompok pro-demokrasi yang telah mengangkat senjata serta kelompok etnis bersenjata.
Di tengah meningkatnya kekerasan, ASEAN mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun lalu dengan melarang Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak pada bulan Oktober.
Namun, blok tersebut tetap terbagi dalam masalah ini, dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mendukung keterlibatan dengan para jenderal Myanmar. Pemimpin Kamboja itu mengunjungi Myanmar pada Januari dan bertemu Min Aung Hlaing, sebuah perjalanan yang dikhawatirkan oleh beberapa anggota ASEAN dapat ditafsirkan sebagai pengesahan pemerintah militer.
Secara terpisah, Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan keadaan darurat yang terus berlanjut yang diberlakukan oleh militer di Myanmar dan mendorong pembicaraan untuk menyelesaikan situasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat.
Pernyataan itu disetujui oleh 15 anggota badan paling berkuasa di PBB itu.
Ia juga menyerukan pembebasan semua orang yang masih ditahan secara sewenang-wenang, termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
“Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan lebih lanjut baru-baru ini di negara itu dan menyatakan kekhawatirannya atas sejumlah besar pengungsi internal. Mereka mengutuk serangan terhadap infrastruktur, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan,” katanya.***
