SuaraRiau.co -Muhyiddin menjadi perdana menteri tersingkat di Malaysia di tengah pertikaian terus-menerus dalam koalisinya.
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan kabinetnya telah mengundurkan diri setelah hanya 17 bulan berkuasa di tengah pertikaian dalam koalisinya dan gelombang kebangkitan COVID-19.
Muhyiddin mengadakan rapat kabinet terakhir pada Senin (16/8/2021) pagi sebelum pergi ke istana untuk mengajukan pengunduran dirinya kepada raja.
Dalam pidato televisi pada pukul 15.30 (07:00 GMT), Muhyiddin memberikan nada muram dan mengatakan dia telah memutuskan untuk mundur karena dia telah kehilangan mayoritasnya di parlemen dan dia berharap bahwa pemerintahan baru akan segera dibentuk.
Khairy Jamaluddin, menteri sains yang memimpin program vaksinasi COVID-19 pemerintah, sebelumnya mengonfirmasi bahwa pemerintah akan mengundurkan diri di Instagram.
"Itu saja untuk saat ini," tulisnya dalam cerita Instagram yang memberikan pembaruan terakhir tentang kampanye vaksinasi massal.
“Kabinet telah mengajukan pengunduran diri kami kepada Agong (raja). Terima kasih atas kesempatan, sekali lagi, mengabdi untuk bangsa. Semoga Tuhan memberkati Malaysia," tulisnya.
Muhyiddin yang berusia 74 tahun berada di bawah tekanan yang hampir konstan sejak ia berkuasa pada Maret 2020 sebagai kepala koalisi Perikatan Nasional (PN) baru setelah perebutan kekuasaan dalam pemerintahan sebelumnya. Pengunduran dirinya menyusul pertikaian berbulan-bulan di dalam PN dengan latar belakang meningkatnya kemarahan publik atas pertengkaran politik pada saat COVID-19 melonjak.
Sekitar 12.510 orang kini telah meninggal karena penyakit itu di Malaysia karena rumah sakit pemerintah yang kelebihan beban berjuang untuk mengatasi masuknya pasien.
Pada hari Minggu (16/8/2021), Malaysia mencatat 20.546 kasus , hari keempat berturut-turut lebih dari 20.000 kasus.
Dalam sebuah pernyataan, istana mengatakan bahwa Muhyiddin akan tetap sebagai perdana menteri 'penjaga', menambahkan bahwa tidak pantas mengadakan pemilihan selama krisis COVID-19.
Dalam pidatonya, Muhyiddin mengatakan bahwa dia tidak siap untuk bekerja dengan para koruptor, mengacu pada pengadilan korupsi yang dihadapi presiden dan anggota terkemuka lainnya dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Tetapi yang ancaman penarikan reguler menyebabkan keruntuhan akhirnya pemerintah.
"Saya bisa saja mengambil jalan yang mudah dan mengorbankan prinsip saya untuk tetap menjadi perdana menteri," katanya di televisi. “Tapi itu bukan pilihan saya. Saya tidak akan berkompromi dengan klpetokrat atau mengganggu kebebasan peradilan hanya untuk tetap berkuasa," ujarnya.
Tidak jelas siapa yang mungkin memiliki dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru mengingat sifat politik yang semakin kacau di negara di mana mayoritas penduduknya adalah etnis Melayu Muslim.
****
