SuaraRiau.co - Perkembangan teknologi membuat berbagai perubahan di berbagai bidang kehidupan, salah satunya industri media. Namun, perubahan-perubahan di industri media ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Komunikasi, Dr Muhammad Firdaus M Si. Akademisi Universitas Riau ini menyarankan pemerintah harus segera mengambil sikap tegas dalam melakukan penertiban media online yang ada di Provinsi Riau saat ini.
Berdasarkan pengamatannya selama ini, jelas Firdaus, banyak media yang tidak terverifikasi dan kredibilitasnya diragukan malah berseliweran di tengah masyarakat. Media tidak terdaftar ini menyebarkan produk berita mereka dibantu dengan media sosial. "Saya lihat begitu banyak media tidak terdaftar sekarang," kata Firdaus, Sabtu 17 April 2021.
Firdaus melihat, menjamurnya media-media tidak terverifikasi ini sudah beriringan dan susah membedakan dengan media-media mainstream yang sudah memiliki 'infrastruktur bisnis', mulai dari reporter maupun sarana dan prasarana seperti kantor dan lainnya.
Sementara, media-media tidak terverifikasi ini, sambungnya, hanya mengandalkan berita-berita yang diproduksi oleh media-media mainstream. Karena itulah, mereka tidak butuh 'infrastruktur bisnis'.
"Harusnya kan media sebagai pilar demokrasi menyajikan isu-isu terkini dan bisa dipertanggungjawaban kepada khalayak," terangnya.
Lebih jauh, menurut Firdaus, jika hal ini dibiarkan oleh pemerintah, dia khawatir media-media yang sudah mendapatkan 'trust' tinggi dari masyarakat akan kesulitan dalam menjalankan bisnisnya.
"Media-media cetak yang punya kredibilitas tinggi sekarang dalam tahap konvergensi. Ketika mereka sedang dalam konvergensi ini, media-media tak terverifikasi menganggu bisnis media mereka. Kalau bisnis mereka ini mati, media-media yang punya 'trust' tinggi akan hilang," tuturnya.
Padahal, ujar dia, ditengah banjirnya informasi melalui media sosial ini, banyak hoax dan misinformasi yang terakses oleh masyarakat. Sementara, literasi media masyarakat masih belum mumpuni menghadapi banjir informasi ini.
"Ketika ada informasi yang salah, tidak sesuai fakta itu menjadi tugas media mainstream/terverifikasi untuk memberikan klarifikasi, kalau media mainstream sudah mati, siapa lagi yang akan menetralisirnya?" tutupnya.(***)
