SuaraRiau.co - Kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) bertujuan mempersiapkan masyarakat yang berketahanan iklim dan menerapkan pola hidup rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Target pemerintah 20.000 kampung iklim terbentuk pada tahun 2024. Demikian dikatakan Dr Afni Zulkfili, SAP. MSi, Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Digital dan Media Sosial Kementerian LHK RI saat membuka “Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) Menuju Masyarakat Berketahanan Iklim” yang ditaja Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning (FIA UNILAK) Pekanbaru, Kamis 1 April 2021 secara virtual. 

Dikatakan, pembentukan Kampung Iklim pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa. Bisa juga dalam bentuk lingkup Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi.  

“Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman mengenai ProKlim dan informasi pendaftaran ProKlim melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI),” ujar Afni yang juga Dosen FIA Unilak.

Menurutnya, program ini juga sebagai komitmen Indonesia untuk mengurangi pemanasan global.Dimana seluruh dunia internasional saat ini telah turut serta dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Negara anggota United Nations Framework Covention on Climate Change (UNFCCC), telah berkomitmen dan berupaya mencegah kenaikan suhu global melalui sebuah ikatan perjanjian yang disebut Paris Agreement.

“Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 pada tanggal 24 Oktober 2016. Bentuk nyata komitmen Indonesia di bawah Paris Agreement adalah telah menyampaikan Laporan Pertama Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional atau First Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia kepada UNFCCC pada tahun 2016 silam. NDC menyatakan komitmen kontribusi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41 persen jika ada kerjasama internasional,” jelas Afni.

Ia menilai upaya Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan (KLHK) dalam pengendalian perubahan iklim juga melibatkan masyarakat pada tingkat tapak atau pada tingkatan paling kecil. Upaya tersebut adalah melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yang menggabungkan upaya adaptasi dan mitigasi.

Sementara itu, Alexsander Yandra, SIP. MSi selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru mengatakan, mahasiswa FIA akan terlibat dalam proklim karena memiliki pemahaman untuk membantu masyarakat dalam menjaga iklim. Pemanasan global merupakan isu yang semakin hari menarik perhatian masyarakat. Adanya sosialisasi ini memberikan semangat guna percepatan 20.000 kampung iklim. Tentunya pemerintah daerah di Riau punya semangat juga untuk mewujudkan desa/ kelurahan proklim.

“Mahasiswa FIA siap menjadi relawan proklim untuk mempercepat kampung iklim. Harapannya kedepan bisa ditindak lanjuti dengan menjalin kerjasama,” harap Alexsander. 

Hadir sebagai pemateri, Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc., selaku Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian LHK dan Ir. Tri Widayati, MT selaku Kasubdit Adaptasi Ekologi Buatan Kementerian LHK RI serta Yaser Arafat, SSos selaku Lurah Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dan juga Penggerak Proklim.

Dalam kesempatan ini Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc., selaku Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian LHK mengatakan keterlibatan mahasiswa sebagai relawan sangat membantu dalam proklim. Apalagi ditargetkan 20.000 kampung iklim tahun 2024, tentunya dengan menempatkan mahasiswa di lokasi potensial. 

“Perlu penguatan bersama aksi pengendalian perubahan iklim (PPI) karena terjadi pemanasan global, elnina, mudah terbakar. Apalagi Es di puncak Jaya Wijaya akan berkurang dan hilang. Maka perlu upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Maka perlu keterlibatan tidak hanya negara indonesia tapi seluruh negara agar tidak menambah emisi gas rumah kaca,” katanya.

Pihaknya akan menggunakan data potensi desa dan curah hujan yang diformulasikan jadi data indeks kehutanan. Dengan demikian diketahui wilayah-wilayah yang rentan dengan perubahan iklim. Tujuan khusus Proklim diantaranya adalah mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Kemudian memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat lokal yang telah dilakukan kelompok masyarakat.

“Dalam hal yang dekat, sampah kalau bisa dikurangi masuk ke pembuangan akhir. Pengelolaan limbah padat dan cair. Pengunaan energi terbaru dan terbarukan, itu perlu,” ajak Tantri. 

Ir. Tri Widayati, MT selaku Kasubdit Adaptasi Ekologi Buatan Kementerian LHK RI menyatakan, untuk keberhasilan pembentukan program kampung iklim langkh awalnya, siapkan data agar bisa dimasukkan ke dalam sistem. Berikan, informasi resiko iklim yang valid, sehingga masyarakat bisa merancang kegiatan yang ditetapkan bersama, terukur, termonitor, relaistis dan mempertimbangkan batas waktu yang tersedia. 

“Sumber dana juga harus jelas. Apakah sumbangan perusahaan, dana pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota/ kecamatan atau desa. Dengan demikian skor atau penilaian menjadi lengkap dan tinggi. Pengusulan proklim dilakukan dengan srn, ikuti link nya,” katanya. 

Selanjutnya, narahubung pendafatran harus jelas. Karena akan menjadi kontak person pendafataran, diikuti dengan jabatan instansi, email sehingga perlu mendaftarkan nama user name dan pasword. Setelah itu baru bisa submit. Kemudian pastikan jenisnya adaptasi atau mitigasi atau juga join adaptasi dan mitigasi.

Dalam virtual ini juga dihadirkan sosok lurah yang sukses dan menjadi contoh dalam program kampung iklim, yakni Yaser Arafat, SSos selaku Lurah Tobek Godang Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dan juga Penggerak Proklim. Menurut Yaser, pembangunan proklim dimulai dari kantor lurah sendiri dengan memperlihatkan perkembangan ligkungan setiap tahunnya.

“Kelurahan kita ini baru tapi sudah berhasil dengan melakukan perbaikan lingkungan di mulai di kantor kelurahan. Selanjutnya kita mempersiapkan data – data yang diperlukan untuk mengisi sistem yang sudah ada. Perlu petugas yang paham dengan komputer,” katanya.

Kegiatan virtual ini diikuti oleh berbagai kalangan seperti Dinas LHK Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanggamus, DLHK Kota Pekanbaru, DLH Bengkalis, Pendamping Desa Mandiri Peduli Gambut Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Kemudian, DLH Kota Batam, DLH Mesuji Lampung, dan DLH Aceh Tamiang. Jajaran Pemko Dumai mulai dari Lurah dan Camat juga mengikuti acara sosialisasi virtual secara bersama-sama.(***)