SuaraRiau.co - Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang (APJP) Migas Indonesia akan mengawal peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke Pertamina, yang saat ini menjadi isu utama.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional APJP Migas Indonesia Helfried Sitompul didampingi Wakil Ketua Umum, Aris Aruna (Ketua Forum Peduli Migas Riau) dan Marnalom Hutahean (Ketua Apindo Bengkalis), Sekretaris Jendral Azwir Effendi (Ketua Asosiasi Kontraktor Migas Riau) dan Ketua Dewan Pertimbangan Peri Akri (Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Riau) di sela-sela deklarasi APJP Migas Indonesia di lokasi sumur minyak tertua di Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Selasa 28 Januari 2020.
Dengan dideklarasikannya APJP Migas Indonesia di sumur Migas tertua, diharapkan APJP Migas Indonesia mempunyai sejarah yang sama dengan sumur Migas tertua ini. Sehingga ada semangat bagi pengusaha lokal untuk bisa berkiprah secara nasional.
Terkait itu juga, kata Helfried, DPN APJP Migas Indonesia segera melakukan audiensi dengan Menteri ESDM, Menteri BUMN, Kepala SKK Migas, Ketua Komisi VII DPR RI, Dirut Pertamina Hulu juga Gubernur Riau, guna membahas terkait isu besar yang akan mereka kawal tersebut.
"Kami akan melakukan audiensi langsung dengan Kementerian ESDM dan BUMN untuk meminta kepastian bagaimana nantinya setelah pengelolaan Blok Rokan ini diserahkan kepada Pertamina. Karena peralihan Blok Rokan ini isu besar," kata Helfried Sitompul yang juga mantan Ketua DPP Apindo Riau ini.
Selanjutnya, APJP Migas Indonesia juga akan berkiprah di daerah dengan membentuk Dewan Pengurus Provinsi (DPP) di Riau, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jatim serta di daerah penghasil Migas lainnya di Indonesia.
"Kami berharap keberadaan APJP Indonesia ini dapat menjadi jembatan untuk menjalin koordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah tentang bagaimana jasa penunjang migas k edepan akan dikelola lebih baik," terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Jendral DPN APJP Migas Indonesia, Azwir Erfendy menambahkan pihaknya akan terus membuktikan diri kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada operator blok migas, bahwa jasa penunjang lokal melalui asosiasi juga memiliki kompetensi yang bersaing.
"Berdasarkan Pedoman Tata Kelola (PTK) 007 Revisi 4 yang berlaku saat ini diatur agar pengadaan barang dan jasa dengan kontrak senilai Rp10 miliar, pelaksanaan tender dilakukan di tingkat provinsi. Kita ingin agar ditambah. Kita minta Rp50 miliar ke bawah tendernya masih bisa kita ambil. Ini yang juga akan kita sampaikan kepada Menteri ESDM," tegasnya.
APJP Migas Indonesia sendiri diinisiasi oleh para putra daerah Riau, yang sudah lama malang melintang di sektor Migas di Tanah Air.
APJP Migas Indonesia dideklarasikan di Jakarta pada 18 Desember 2019. Saat ini, DPN APJP Migas Indonesia berkantor di Wisma BNI Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat.(***)
