SuaraRiau.co -Pengelola Yayasan Museum HAM Omah Munir, Suciwati yang notabene istri mendiang Munir Said Thalib, Senin (5/6/2023). Mempertanyakan pengembangan Museum HAM (hak asasi manusia) Munir di Kota Batu yang mangkrak. Kewajiban Pemkot Batu menetapkan tenaga ahli pengelolaan museum di pertanyakan
Yayasan Museum HAM Omah Munir (selanjutnya Yayasan MHM) telah menandatangani Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Batu terkait pengelolaan Museum Hak Asasi Manusia Munir Kota Batu.
Lingkup kerjasama tersebut meliputi penyediaan tenaga ahli, penyusunan rencana pengembangan dan isi Museum, penyelenggaraan pameran, dan pelaksanaan kegiatan di museum. Sesuai dengan PKS yang telah ditandatangani, Yayasan MHM memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga ahli, menyusun rencana pengembangan museum, dan memberikan dukungan dalam pembelajaran HAM, dan promosi wisata pendidikan HAM.
Sementara pemerintah Kota Batu memiliki kewajiban untuk menetapkan tenaga ahli dalam pengelolaan museum, melaksanakan pengelolaan museum, menetapkan rencana pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan eksibisi dan pembelajaran HAM. Yayasan MHM telah memenuhi kewajiban yang telah disampaikan dalam kesepakatan tersebut.
Tetapi sampai sekarang ini belum mendapat kejelasan tentang bagaimana langkah-langkah pengembangan museum dilakukan. Pembangunan fisik yang telah dimulai sejak tahun 2022 telah menghadirkan bangunan museum sesuai rancang bangun. Namun pengembangan isi museum sampai sekarang tetap belum terlaksana. Bangunan museum yang telah jadi tetap belum dimanfaatkan sesuai dengan rencana.
Alih-alih mempercepat kerjasama pengembangan dan operasionalisasi Gedung Museum, Pemerintah Kota Batu justru melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagai museum HAM.
Yayasan MHM dalam berbagai kesempatan telah berupaya menjalin komunikasi, mempertanyakan, dan mendesak pemerintah Kota Batu, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Batu, untuk segera melaksanakan langkah-langkah pengembangan museum sesuai dengan rancang bangun museum. Namun, sampai sekarang masih belum ada kejelasan tentang perencanaan dan langkah pengembangan museum tersebut dari Dinas Pariwisata Kota Batu.
Oleh karena itu, Yayasan MHM mendesak pemerintah Kota Batu untuk segera memutuskan dan menjalankan agenda pengembangan museum sesuai MoU dan PKS secara transparan dan menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan itu kepada publik.
Untuk hal tersebut, Yayasan MHM akan melayangkan somasi kepada Pemerintah Kota Batu untuk segera menyelesaikan pembangunan Museum HAM Munir. (rilis)***
