SuaraRiau.co - PEKANBARU - Direktur Utama Bank Riau Kepri (BRK) Andi Buchari mengatakan BRK Syariah ditargetkan akan diluncurkan bulan ini oleh Wapres KH. Ma'ruf Amin, sedangkan tanggal peresmiannya masih belum bisa diumumkan.
"Insya Allah, launching BRK Syariah kita targetkan terwujud pada Juni ini. Tanggalnya belum bisa kami sampaikan dan Insya Allah bakal dihadiri oleh Wakil Presiden RI Pak Ma'ruf Amin," ungkap Direktur Utama BRK, Andi Buchari di Menara Dang Merdu, Selasa (7/6/2022) malam.
Dijelaskannya, hingga saat ini proses akhir yang dilalui untuk menjadikan BRK sebagai Bank Syariah adalah penandatanganan dokumen secara sirkuler setelah RUPS LB dan diparipurnakan ulang. Karena proses penandatanganan dokumen ini yang cukup memakan waktu lama. Pasalnya, BRK ini tersebar di dua wilayah provinsi yakni Provinsi Riau dan Provinsi Kepri.
"Cabang kita paling jauh ada di Pulau Natuna dan Anambas untuk melengkapi dan mendapatkan tandatangan secara sirkuler. Alhamdulillah sekarang tinggal dua lagi, yaitu Batam dan Riau. Dan nanti tandatangan Pak Gubernur Riaulah yang terakhir," ujarnya.
Setelah tandatangan dokumen selesai, lanjutnya, berkas tersebut akan diajukan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di pusat. "Bukti pengesahan dari Kemenkumham inilah yang akan kami serahkan kepada pihak OJK di Jakarta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini SK Izin Konversi BRK Syariah ini pun sudah siap," ujarnya.
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
Provinsi Riau merupakan daerah yang fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan yang diterima oleh Gubernur Riau Syamsuar saat menghadiri Anugerah Adinata Syariah Tahun 2022.
Tidak tanggung-tanggung, Pemprov Riau menerima 3 penghargaan pada ajang tersebut. Yakni kategori Ekonomi Hijau dan berkelanjutan, kategori Keuangan Syariah dan kategori Industri Halal.
"Itu bukan dikarang-karang,. Itu secara akademik. Metodologinya juga kuat, data juga disupport dan memang sudah ditetapkan makanya Bapak Gubernur menerima 3 dari 7 kategori Anugerah Adinata Syariah," sebut Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat.
Sutan Emir juga menyampaikan, Provinsi Riau merupakan provinsi pertama yang membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Keputusan Gubernur sekaligus.
"Oleh karena itu, saya berdoa semoga ikhtiar yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur beserta jajaran dimudahkan oleh Allah SWT diberkahi dan tentunya harapannya ini menjadi amal jariyah," harapnya.
Sesuai arahan Wakil Presiden (Wapres) yang juga Ketua Harian KNEKS Maaruf Amin, katanya, tiap daerah agar dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang ditetapkan sebagai salah satu dari 13 Program Prioritas KNEKS.
"Ksmi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau yang selalu bersinergi dengan seluruh pemangku kebijakan untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya
Menurut Emir, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sejalan dengan visi yang disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Maaruf Amin yaitu “Indonesia Pusat Industri Produk Halal dunia pada tahun 2024” yang ingin dicapai melalui strategi meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, mendorong produktivitas sektor UMKM, dan meningkatkan pasar ekspor komoditi unggulan daerah serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.
"Kami pertama apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Riau yang sudah sangat serius dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” ucap Emir sembari menyebutjan, Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, dimana mayoritas masyarakat Riau merupakan muslim.
"Dengan ekonomi dan keuangan syariah akan memberikan cara dan kerangka pengaturan aset serta transaksi yang berdasarkan prinsip keadilan, ketulusan. Semua itu terlibat dari mekanisme pembagian risiko yang adil dalam pembiayaan syariah," katanya.
Dikatakan Emir, Riau adalah daerah dengan peluang besar untuk menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan telah adanya regulasi terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, antara lain berkaitan dengan Perda Bank Riau Kepri Syariah.
Sementara itu, Direktur Pemantauan Program dan Kinerja, Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Gandy Setiawan juga mengapresiasi pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau.
Menurutnya, kehadiran KDEKS Riau merupakan wujud semangat dari masing-masing daerah untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah.
"Dalam hal ini mungkin barangkali pemerintah pusat sangat mendukung ini, karena tidak mungkin semua hal terkait pengembangan ekonomi syariah ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ternyata di daerah memang sudah muncul kesadaran sendiri, saya kira sangat positif," kata Gandy Setiawan.(***)
