SuaraRiau.co -  PEKANBARU - Menyikapi gonjang ganjing persoalan rekrutmen karyawan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang dinilai sejumlah pihak mepersulit peluang putra daerah dan tidak pro degan SDM lokal mendapat perhatian serius dari Perkumpulan Pengusaha Migas Energi Baru dan Terbarukan Nusantara (Permigastara).

Sekretaris Dewan Pembina Dewan Pengurus Nasional (DPN) Permigastara, Irwan Nasir dalam bincang-bincangnya dengan suarariau.co, Sabtu, 26 Februari 2022 mengharapkan para pihak tidak lagi menghebohkan persoalan ini.

"Kalau saya lihat pemberitaan di media, dikatakan oleh banyak pemangku kepentingan di Provinsi Riau ini bahwa PHR seolah-olah mempersempit kesempatan SDM Riau untuk bisa mengambil bagian dari proses yang sedang terjadi di Pertamina Hulu Rokan saat ini," kata mantan bupati Meranti dua periode ini.

" Karena itu saya mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di Riau, mari kita tak usahlah bikin heboh dan membuat perdebatan tentang bahwa entitas PHR ini tidak pro dengan SDM Riau. Bahkan saya mengimbau juga agar kita semua duduk satu meja dan berdiskusi bagaimana PHR ini bisa bekerja dengan tenang, dan kembali menaikkan produksi minyak," sebutnya.

Menurut Irwan,  Permigastara melihat pekerjaan rumah untuk memberdayakan SDM Riau di bidang Migas mestinya tak melulu dibebankan kepada PHR semata. Mengapa PHR yang harus disoroti harus menerima Fresh Graduate tanpa pengalaman kerja. Tentu PHR sedang bertransformasi dan bertransisi dari budaya Chevron ke Pertamina, dan ini butuh waktu.

"Kemudian saya juga ingin menyoroti, semestinya untuk proses memberikan pengalaman kerja kepada anak-anak Riau yang fresh graduate yang mungkin punya pendidikan di bidang Migas, kita juga harus melihat secara profesional dan proporsional. Dimana kita tahu bahwa Provinsi Riau dan beberapa Kabupaten/Kota di Riau juga punya BUMD yang bergerak di bidang pengelolaan migas. Dan sampai hari ini kita tak banyak mendapatkan informasi tentang keterbukaan penerimaan karyawan di BUMD yang ada di Riau yang berbasis migas," ujar Irwan.

Sehingga ke depan, kalau memang dibutuhkan, putra putri Riau untuk bisa bekerja di PHR yang sudah punya pengalaman kerja, mengapa Pemprov di Riau tidak membuka peluang itu. Mengapa bukan BUMD di Riau ini yang terlebih dahulu menerima anak-anak Riau sehingga memiliki pengalaman kerja, yang selanjutnya bisa diconnectkan ke PHR.

Hal senada juga ditegaskan Ketua Umum DPN Permigastara, Peri Akri, Menurutnya Pertamina Hulu Rokan baru sekitar 7 bulan berjalan mengurus Blok Rokan, dan yang dikelola adalah sebuah Blok yang diakui terbesar di Indonesia. Bahkan pernah pada zamannya produksi minyak mencapai 1 juta barel perhari.

"Dan saat ini PHR sedang mengejar target produksi minyak yang cukup besar. Karena memang saat inikan produksi minyak anjlok ke 150 ribu barel per hari. Dan jika polemik soal SDM ini terus berjalan, tentu ini akan mengganggu jalannya perusahaan. Jadi ya kita di Permigastara mengimbau untuk fokus dan memberikan masukan kepada PHR. Dan itu dimulai dari kita sendiri," kata Peri Akri.

Peri menambahkan, PHR juga memiliki tanggung jawab yang cukup besar, dan harus bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Selain itu, jika target tercapai tentunya hal itu akan berdampak kepada pendapatan daerah dan juga negara, apalagi PHR sebagai pengelola juga merupakan salah satu BUMN yang bertugas untuk negara.

"Karena itu PHR jangan dibiarkan sendiri, ini tanggungjawab kita bersama. PHR punya pekerjaan rumah besar. Mereka sekarang sedang punya kerja besar, dalam waktu 1 sampai 2 tahun, untuk produksinya harus bisa mencapai 300 ribu barel perhari. Jadi kalau dengan asumsi produksi sekarang 150 ribu barel perhari, maka mereka harus mengejar 100 persen untuk bisa mencapai produksi 300 ribu per hari. Dan ini bukan kerja mudah," sebutnya.

"Jadi kita dari Permigastara mengimbau dan mengajak untuk sama-sama mengawal hal tersebut dan tidak lagi mempolemikkan persoalan rekrutmen ini," pungkasnya.(***)