SuaraRiau.co -JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) pada webinar Selasa ( 21/12/2021) mengungkapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 tidak akan mampu meraih cita-cita pemerintah untuk mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% pada 2025.
Diperkirqkan bauran energi baru terbarukan pada 2025 hanya mencapai 15%.
Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) di Paris Agreement, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk bisa menurunkan emisi karbon sebesar 29% secara mandiri dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030 mendatang.
Peneliti Senior Energi Baru Tebarukan IESR Handriyanti Diah Puspitarani menilai target tersebut tak berubah dari komitmen Indonesia di tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan informasi yang didapatkan Handriyanti, jika negara-negara lain yang memiliki target pengurangan emisi seperti Indonesia, temperatur global justru akan meningkat 4 derajat Celsius pada 2100.
Terkait target pemerintah untuk mencapai netral karbon atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, menurutnya skenario yang ada juga belum menunjukkan upaya yang cukup untuk mencapai target tersebut.
Menurutnya, di balik janji atau komitmen pemerintah itu, masih ada skenario penggunaan PLTU 38% dan sisanya 78% akan dilengkapi dengan teknologi carbon capture and storage (CCS) yang teknologinya masih terbilang mahal.
Begitu juga dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), di mana target energi baru terbarukan 23% pada 2025 dan 31% pada 2030 juga diproyeksi tak akan tercapai.
"Dengan tren energi baru terbarukan yang cukup lamban di Indonesia hingga saat ini temuan IESR bahwa bauran energi baru terbarukan di 2025 hanya dapat mencapai 15% dan 23% pada 2030," jelas Handriyanti dalam webinar, Selasa (21/12/2021).
RUPTL 2021-2030 Tak Cukup Hijau
Laporan IESR bertajuk Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022, IESR menilai RUPTL 2021-2030 yang diklaim pemerintah sebagai RUPTL paling hijau dengan penambahan energi terbarukan mencapai 20,9 Giga Watt (GW) tak mampu mencapai baruan energi 23% pada 2025.
Sementqrq ramalan IESRl pangsa energi terbarukan hanya akan meningkat menjadi 24,8% pada 2030, hanya naik 1,8% dari target bauran energi pada 2025.
"Oleh karena itu, patut dipertanyakan apakah RUPTL 'hijau' ini cukup hijau untuk mendekarbonisasi sistem pembangkit," jelas IESR dalam laporannya, dikutip Selasa (21/12/2021).
Melalui RUPTL yang baru dirilis ini, secara rinci PLN akan memasang minimal 4,7 GW solar PV dan 4,2 GW PHES untuk 10 tahun ke depan.
Sedangkan PLTU masih akan memainkan peran kunci dalam jaringan listrik dengan pangsa pembangkit batu bara mencapai rentang 59% hingga 64% pada 2030, tergantung pada skenario.
Ketergantungan yang tampaknya tinggi pada batu bara berlawanan dengan tren global untuk beralih dari bahan bakar fosil dan selanjutnya menempatkan PLN pada risiko aset terlantar karena biaya energi terbarukan terus menurun.
PLN masih menempatkan co-firing sebagai strategi untuk mengurangi emisi karbon dari PLTU dan meningkatkan pangsa energi terbarukan di pembangkit listrik.
Di sisi lain temuan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) 2021 mengungkapkan, berdasarkan rasio pencampuran rendah-cofiring adalah teknologi yang matang, secara bertahap ditinggalkan karena teknologi lain menjadi lebih efisien.
"Selain itu, penerapan co-firing sering menghadapi tantangan seperti harga premium biomassa, tidak tersedianya bahan baku, dan tantangan teknologi," jels IESR.
IESR juga menekankan bahwa potensi pengurangan karbon dari co-firing relatif rendah atau hanya sekitar 5,4% dibandingkan dengan skenario tanpa co-firing. Selain itu, blending ratio saat ini juga rendah sekitar 5%, jauh di bawah target PLN sekitar 20%.
"Oleh karena itu, PLN disarankan untuk meninjau kembali program co-firing sebelum melanjutkan rencananya untuk menerapkan co-firing secara nasional," jelas IESR.***
