SuaraRiau.co - Wilayah Sumatera Bagian Utara (“Sumbagut”) yang meliputi 5 (lima) Provinsi diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat mempunyai peran penting terhadap produksi migas nasional. Saat ini, kelima daerah ini menopang 31% produksi minyak nasional. Tentunya hal ini menjadi poin penting bahwa wilayah Sumatera Bagian Utara merupakan wilayah yang berkontribusi dalam ketersediaan migas nasional. Terlebih lagi dengan adanya target 1 Juta Barel oil per day dan 12 BSCFD di tahun 2030 yang telah dicanangkan tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi insan hulu migas baik untuk SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Dalam mengawal target tersebut, SKK Migas Sumbagut dan KKKS di Wilayah Sumbagut terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait di daerah dalam rangka adanya keselarasan pemahaman terkait pentingnya kelancaran operasional hulu migas dalam mencapai target produksi yang tentunya akan terkait dengan peningkatan Dana Bagi Hasil (“DBH”) dan efek berganda di area kegiatan hulu migas (multiplier effect). Kehadiran Pemerintah Daerah dalam membantu kelancaran operasional hulu migas diharapkan menjadi solusi dalam menghadapi kendala-kendala non teknis dilapangan. Dengan sinergitas yang ada diharapkan dapat meminimalisir potensi kendala-kendala operasional dilapangan.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergi bersama Pemerintah Daerah yang sudah terjalin dengan baik terbukti mampu mengatasi kendala-kendala dilapangan. Salah satu contoh bukti sinergi yang baik adalah dalam proses alih kelola WK Rokan yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 yang lalu berjalan lancer tanpa gangguan yang berarti. Kehadiran Pemerintah Daerah Riau melalui Gubernur Riau Drs. Syamsuar mampu mengatasi permasalahan di area Riau, sehingga alih kelola WK Rokan berjalan dengan aman dan lancar.
“Kami mengapresiasi penuh para Gubernur di Wilayah Sumbagut yang telah aktif mendukung kelancaran operasional hulu migas diantaranya Bapak Nova Iriansyah selaku Gubernur Aceh, Bapak Edy Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara, Bapak Syamsuar selaku Gubernur Riau, Bapak Anshar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau dan Bapak Mahyeldi Ansharullah selaku Gubernur Sumatera Barat, yang telah aktif bersama OPD terkait membantu industri hulu migas sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target produksi 1 Juta Barel oil per day dan 12 BSCFD di tahun 2030 dapat tercapai”. Ujar Rikky Rahmat Firdaus.
Dalam gelaran Northern Sumatra Forum yang diadakan akhir bulan November 2021, SKK Migas memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur di wilayah Sumatera Bagian Utara yang telah memberikan dukungan secara langsung terhadap kelancaran operasional hulu migas di wilayah Sumatera Bagian Utara. Hal ini merupakan komitmen nyata sinergitas yang baik antara industri hulu migas dalam hal ini SKK Migas dan KKKS dengan Pemerintah Daerah.
Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa bahwa sinergi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dengan SKK Migas khusunya SKK Migas Sumbagut selama ini telah terjalin. Provinsi Aceh mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal minyak dan gas bumi melalui beberapa wilayah kerja yang ada di aceh. “Kami atas nama Pemerintah Provinsi Aceh mengucapkan rasa syukur dan selamat atas capaian-capaian SKK Migas dan melalui penghargaan dan apresiasi yang diberikan SKK Migas akan menjadi motivasi bagi kami untuk berkerjasama lebih baik dengan insan hulu migas”. Ungkap Nova Iriansyah.
Senada dengan Gubernur Aceh, Gubernur Riau Drs. Syamsuar, M.Si juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau siap bersinergi terutama dalam mengawal pengeboran sekitar 400 sumur minyak di Provinsi Riau di tahun 2022. Hal tersebut disampaikan pada saat Malam Apresiasi dan Penghargaan SKK Migas kepada Gubernur yang berperan aktif dalam kelancaran operasional hulu migas di daerah. ”Pemerintah Riau akan terus bersinergi dengan sektor hulu migas dan mendukung penuh rencana pengeboran sumur migas di Provinsi Riau” Ungkap Syamsuar.
Dukungan dan support terhadap kelancaran operasional hulu migas juga diberikan oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Anshar Ahmad, MM. Pemerintah Daerah Kepulauan Riau siap bersinergi dan mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi khususnya di Provinsi Kepulauan Riau agar target produksi 1 Juta Barel oil per day dan 12 BSCFD di tahun 2030 dapat terwujud. Wilayah Natuna dengan cadangan migas yang besar tentunya menjadi challenge tersendiri dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau siap mendukung dan memfasilitasi kelancaran operasional di laut Natuna.
“Melalui kesempatan ini kami juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada SKK Migas dan KKKS melalui Program Pengembangan Masyarakat yang tidak sedikit untuk membantu masyarakat disekitar daerah operasi”. Sebut Anshar Ahmad.
Program Pengembangan Masyarakat (PPM) merupakan salah satu upaya perusahaan migas untuk memberikan sumbangsih nyata terhadap masyarakat disekitar daerah operasi. Selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan, PPM sendiri merupakan kegiatan yang didesain untuk mengakomodir keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat juga merupakan bentuk harmonisasi antara industry hulu migas dengan daerah khusunya masyarakat dan pemangku kepentingan. Harapan kita bersama melalui program ini juga mampu menjaga kearifan local dalam suatu daerah.
Selain bersinergi dengan Pemerintah Daerah, SKK Migas Sumbagut juga melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Sebagai Lembaga yang sama sama melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu migas, sinergi bersama BPMA merupakan hal yang penting dalam rangka kegiatan pengeboran lepas pantai terutama yang berada di lepas pantai Aceh. Melalui sinkronisasi yang dilakukan, pengeboran lepas pantai aceh yang akan dilaksanakan oleh Premir Oil Andaman, PHE NSO, Mubdala Petroleum dan Repsol dapat berjalan lancer dan dapat diminimalisir kendala-kendala yang terjadi.
Capaian dan Kinerja
Sepanjang tahun 2021, SKK Migas dan KKKS telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di beberapa Wilayah Kerja. Untuk Wilayah Riau seperti di Wilayah Kerja Rokan, pasca alih Kelola WK Rokan yang telah dilaksanakan pada Agustus 2021 yang lalu, Pertamina Hulu Rokan terus menggesa target pengeboran sebanyak 94 sumur sejak proses pengalihan operatori di 8 Agustus 2021.
Untuk Pengeboran Eksplorasi di Wilayah Sumbagut beberapa KKKS sedang dan akan melaksanakan kegiatan. Dari Target 14 sumur yang direncanakan yang dapat direalisasikan mencapai 8 sumur. Untuk Wilayah Aceh, KKKS Pertamina Hulu Rokan Zona 1 melalui PHE NSO juga akan melaksanakan pengeboran sumur eksplorasi di laut aceh. Untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, KKKS yang telah dan sedang melakukan pengeboran eksplorasi adalah wilayah kerja Minyak Non Konvensional (“MNK”) Sumbagut, Pacific Oil & Gas (MNK Kisaran), Bukit Energy Bahorok dan Pertamina EP. Sementara itu, untuk Wilayah Riau sendiri, KKKS yang melakukan pengeboran Eksplorasi terdiri dari KKKS BOB PT BSP – Pertamina Hulu, KKKS EMP Bentu, KKKS EMP Malacca Strait SA dan Northern Yamano Technology dan untuk Wilayah Kepulauan Riau yang melakukan Pengeboran Eksplorasi adalah Premier Oil Tuna dan Kufpec Indonesia (Anambas).
Dari sejumlah semur tersebut, beberapa KKKS telah selesai melakukan pengeboran dengan hasil discovery dan menemukan cadangan migas yaitu antara lain KKKS EMP Malacca Strait melalui sumur MSDE-01 mampu menemukan kandungan minyak. Kemudian KKKS Premier Oil Tuna yang berada diujung Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan tetangga mampu menemukan Kandungan Minyak dan Gas melalui Sumur Singa Laut-2 yang menghasilkan Gas dan Sumur Kuda Laut-2 yang menemukan Minyak dan gas. Capaian-capaian pengeboran eksplorasi tersebut merupakan salah satu hasil dari sinergi yang baik antara industry hulu migas bersama pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah
Pengeboran eksplorasi di ujung Pulau Natuna yang berada di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga melalui KKKS Premier Oil Tuna menjadi salah satu upaya untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditengah adanya issue tapal batas negara yang sedang terjadi. Dengan keberhasilan 2 (dua) sumur tersebut tentunya menjadi poin penting bagi Indonesia dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari sisi Pengeboran Eksploitasi atau Pengembangan, di tahun 2021 ini beberapa KKKS juga intens melakukan kegiatan, dari target 297 sumur dapat direalisasikan menjadi 216 sumur. Tercatat KKKS yang melakukan pengeboran untuk menjaga produksi tetap stabil dan menghindari decline adalah antara lain untuk Provinsi Aceh melalui kegiatan yang dilakukan oleh Pertamina EP. Untuk wilayah Sumatera Utara melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Pertamina EP dan Pacific Oil & Gas. Selanjutnya untuk wilayah Riau kegiatan Pengeboran Eksploitasi atau Pengembangan dilakukan oleh KKKS BOB PT BSP – Pertamina Hulu, EMP Bentu Ltd, EMP Malacca Strait SA, Texcal Mahato, PHE Siak dan Sumatra Global Energy. Sementara itu untuk wilayah Kepulauan Riau dilakukan oleh Medco EP Natuna Ltd dan Premier Oil Natuna Sea BV. Untuk tahun 2022. Direncanakan akan dilaksanakan kegiatan pengeboran eksplorasi sebanyak 10 sumur serta pengeboran eksploitasi berjumlah 444 sumur.
Usaha-usaha melakukan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi merupakan upaya untuk mencari cadangan migas yang baru serta dalam rangka mencapai target 1 Juta Barel dan 12 BSCFD di tahun 2030. Diperlukan keselarasan dan kesepahaman bersama agar kegiatan yang dilakukan tidak mendapat kendala-kendala yang berarti. Peran dari stakeholder daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Media dan stakeholder lainnya sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional hulu migas di daerah.
Harapan Kita bersama Target Produksi Migas 1 Juta Barel dan 12 BSCFD ditahun 2030 dapat tercapai. Amin.***
