SuaraRiau.co -JAKARTA - Indonesia akan menerima tongkat estafet Presidensi G-20 mulai 1 Desember 2021 hingga 31 November 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menggawangi agenda-agenda prioritas jalur keuangan (finance track) dengan memfokuskan pada penanganan isu-isu global terkini.
Sri Mulyani memaparkan bahwa exit policy menjadi hal yang penting dan akan sangat dibicarakan. Exit policy akan mengurangi intervensi kebijakan makro yang luar biasa dan pasti tidak sustainable secara bertahap dan berkoordinasi, sehingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara dan pertumbuhan ekonomi global akan bisa sustainable atau terus berlangsung.
"Ini bukan masalah mudah karena tiap negara punya kondisi berbeda-beda, kebijakan fiskal yang extra ordinary dimana kita memulihkan adanya defisit di atas 3% nggak berjalan selamanya dan semua negara menghadapi situasi sama di kebijakan fiskalnya," sebut Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (14/9).
Persoalannya nanti bagaimana desain dan kapan akan sama-sama mulai melakukan exit, dimana setiap negara punya pemulihan ekonomi berbeda, baik dari sisi kecepatan dan sisi seberapa merata pemulihan ekonomi terjadi di semua region atau negara.
"Kedua gimana semua negara akan melihat dampak Covid-19 yang nggak hanya di bidang kesehatan, ada dampak luka dari ekonomi akibat Covid-19," jelas Sri Mulyani.
Kemudian yang ketiga adalah bank digital dan mata uang. Sementara keempat adalah keuangan berkelanjutan atau sustainable finance dimana sektor keuangan mendukung agenda penting lainnya di level global yaitu perubahan iklim.
Agenda kelima adalah pembayaran lintas batas atau cross border payment serta keenam adalah kebijakan keuangan moneter mengenai financial inclussion: Digital & SME (Small Medium Enterprise) serta ketujuh adalah international taxation atau perpajakan internasional.
Forum G-20 merupakan ”The Only Global Premier Economic Forum” yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85% dari PDB dunia. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 22 November 2O2O, Indonesia telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022.
Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G2O Indonesia Tahun 2022 tersebut, perlu dibentuk suatu Panitia Nasional yang akan melakukan serangkaian kegiatan berupa berbagai pertemuan dan Konferensi Tingkat Tinggi. Oleh karena itu Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2021.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dipercaya untuk memimpin Sherpa Track G20, yang akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan, yaitu seluruh isu yang menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.
Menko Airlangga mengatakan,”Di bawah kepemimpinan Indonesia tahun depan, G20 akan mengangkat tema besar Recover Together, Recover Stronger. Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global, sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali global confidence.” Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa untuk pemulihan yang lebih kuat, diperlukan kerja sama yang erat antar negara-negara G-20. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 akan difokuskan untuk mendorong produktivitas, meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.***
