SuaraRiau.co -Kementerian Kehutanan sudah mengeluarkan SK Hutan Desa Teluk Lanus sejak 2017 lalu. Sejak itu, kabar itu menjadi kabar yang membawa harapan warga T.Lanus untuk mengelola hutan desanya dengan lebih mantap.
Harapan mereka lebih besar ketika Presiden RI Djoko Widodo bersama Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar pada Jumat (21/2/2020), menyerahkan SK Perhutanan Sosial (PS) yang di dalamnya Kabupaten Siak sebagai salah satu penerima SK PS.
Saat Presiden menyerahkan 41 SK PS di Tahura, Kabupaten Siak (22 Februari 2021), bagi masyarakat Riau. (Foto/int)
Kabupaten Siak menerima PS untuk wilayah Teluk Lanus, di Tahura Sultan Syarif Hasyim, Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
SK PS itu diterima oleh Penghulu (Kepala Desa) Kampung Teluk Lanus Irwan Syahroni. Setelah diterima dan dibawa pulang, ternyata SK itu hanya salinannya saja..
Menurut seorang warga yang mengurus soal hutan desa tersebut, bahwa sepekan sebelum penyerahan, pengambilan SK oleh salah satu NGO yang ada di Pekanbaru. Ketika hal itu ditanyakan, NGO mengaku tidak tahu dan tidak ada menyimpan SK PS Teluk Lanus yang Asli.
Kemudian menurutnya lagi, ketika Bupati Siak H Alfedri meminta Irwanb Syahroni untuk memperlihatkan SK PS, Bupati kaget karena SK hanya berupa salinan.
Lokasi
Tampak Lokasi warga Teluk Lanus di tumbuhi pohon-pohon kelapa.(file/PPL)
Maka ditelusuri ke NGO yang sudah lama selalu mendampingi warga Teluk Lanus yang sepekan sebelum penyerahan, mengambil SK ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ketika hal itu ditanyakan, NGO mengaku tidak tahu dan tidak ada menyimpan SK PS Teluk Lanus yang asli.
Atas dasar itu pula, Bupati Alfedri meminta asistennya menelusuri ke Kementerian Lingkungan Hidup, untuk memastikan di mana SK asli berada.”Bupati mempertanyakan surat itu kepada Irwan Syahorini yang dijawab Irwan bahwa ia tidak memegang SK Aslinya. Sebab, sebelumnya ada di NGO yang mengurus,” ungkapnya menceritakan perihal betapa Bupati sendiri selama ini tidak tahu soal SK PS Teluk Lanus.
Pada hal, jelasnya lagi, ketika pertemuan di Tahura bersama presiden dalam penyerahan SK, tampak besar harapan Bupati Alfedri untuk PS itu. Bupati Alfedri mengharapkan kebijakan PS ini dapat mewujudkan percepatan pemerataan ekonomi di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Siak.
Bupati Alfedri bersyukur, berdasarkan peta indikatif pusat, Kabupaten Siak termasuk penerima manfaat program PS dalam bentuk hutan desa dengan luas 3.580 Ha, untuk 520 KK Teluk Lanus, di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.
Ia menjelaskan lagi, ketika Bupati mengetahui bahwa SK PS Teluk Lanus hanya salinan saja, maka ia mengatakan bahwa akan ditelusuri ke Kementerian Kementerian.”Kita akan telusuri ke Kementerian Kehutanan,ujar bupati ketika itu,”jelasnya.
Ia mengungkapkan kronologis sebelumnya, di tahun 2019, bersama warga Desa Segamai dan Serapung yang ketika itu juga mendapat SK yang sama dari Kemenhut, berencana ke Jakarta didampingi NGO tersebut. Ketika itu, KTP warga yang akan berangkat sudah diambil. “Namun hingga kini mereka tidak pernah berangkat ke Jakarta untuk menjemput SK itu,”katanya.
“Saat itu,yang berangkat hanya warga Segamai dan Serapung saja, sehingga dua kampung (Segamai dan Serapung) tersebut sudah memiliki SK yang asli,” ujarnya. “Pertemuan dengan presiden Februari 2020 di Tahura, Kabupaten Siak untuk penyerahan SK tersebut, hanya simbolik saja. Namun kenyataannya, kami hanya mendapat salinan SK asli,” paparnha lagi
Tempat Elok Yang Masih Banyak Hutan Perawan
Mendengar nama Teluk Lanus mungkin kini masih seperti sebuah negeri dongeng bagi banyak orang atau bak negeri di atas awan.Karena wilayahnya yang terpencil orang masih banyak yang belum mengetahuinya.
Seesungguhnya Teluk Lanus adalah desa yang berada di Kecamatan Sungai Apit , tepatnya di ujung Timur Kabupaten Siak , Riau , Indonesia . Desa yang penduduknya paling sedikit di seantero kecamatan ini, terbagi atas 2 dusun , 4 rukun tetangga , dan 2 rukun warga .
Meskipun masih berada di daratan Pulau Sumatera, namun untuk mencapai desa ini, satu-satunya jalan melalui jaur laut dan sungai dengan speedboat atau pompong sebuah kapal kecil. Melalui Pelabuhan terdekat Tg Buton dengan jarak tempuh 2,5 jam dengan speed boat reguler yang hanya dua kali dalam seminggu dan 7 jam -8 jam dengan kapal pompong. Oleh karena itu tidak heran julukan Teluk Lanus kurang terekspos dan pembangunannya yang sangat minim.
Sementara Teluk Lanus menyimpan banyak potensi magnet alam natural yang didambakan sebagai pejaga alam bumi yang sudah banyak rusak.
Menurut warga yang di tanyai suarariau.co,. sebagai warga kelahiran Teluk Lanus ia bangga wilayah tempat tinggalnya, masih memiliki perwajahan nan elok sebagai hutan yang masih perawan.
Jumlah hutan yang masih belum dijamah tersebut, ujarnya,sekitar 2.000 hektar lebih. Sedangkan semak belukar sekitar 1.000 -an hektar lebih.
Potensi alam bertanah gambut ini yang natural ini, paparnya lagi, kaya karbon dan wisata alam natural. Perhutanan sosial itu juga berbatasan dengan dua tasik atau danau.
Itu artinya, selain akan mengelola hutan, masyarakat juga diharapkan dapat menjadikan wilayah itu yang masih banyak hutan dengan pohon-pohon kayu yang besar dan belukar yang masih rapat menjadi wisata edukasi. Sebab, di sana juga masih terjaga keanekaragaman hayatinya. ”Sebab wilayah ini memiliki tasik atau danau yang indah .Potensi wisata memancing di danau sangat prospektif,” ujarnya lagi. Selain itu, masih memiliki ikan danau yang banyak seperti ikan toman, tapah dan ikan jalai, yang jika dimasak daging ikan tersebut terasa manis.”Mungkin karena masih natural rasa daging ikan ini manis,”ujarnya kembali.
Ia memaparkan lagi, banyak warga luar baik NGO dan lainnya memanfaatkan karbon ini dan hasilnya untuk dijual keluar.
Hanya saja jelasnya, akses jalan belum tembus. Jalan yang tembus masih sebatas Tanjung Pal atau Penyengat.Sementara, dari Penyengat tersebut, masih 2,5 jam lagi perjalanan naik Speed. Jika naik pompong, bisa mencapai 5 jam lamanya dari Penyengat.Tergantung debit air sungai,”jelasnya.
Transportasi yang sulit menyebabkan mereka sulit mendapatkan akses keluar dengan lebih lancar.”Harapan kami, jika jalan secepatnya ditembuskan dari Tanjung PAL, maka mungkin impian pengelolaan Hutan Sosial akan lebih cepat terwujud,”harapnya.
Sebagai Harapan Lahan Baru Pertanian di Siak, Selain Bunga Raya dan Mandau
Lokasi lahan pertania Teluk Lanus.(File/PPL)
Potensi alam yang prospektif secara ekonomi juga diakui oleh PPL Pertanian Kabupaten Siak yang kerap mendampingi Kelompok Tani, Teluk Lanus, Afriyanto. Dikatakannya, selain potensi alam yang masih natural, potensi untuk mengelola Teluk Lanus menjadi wilayah pertanian juga sangat prospektif.
Hal sudah terbukti para petani di sana, jelasnya, banyak bercocok tanam padi dan menghasilkan berton-ton padi. “Hanya saja, tahun lalu agak mengecewakan, karena diserang banjir. Namun sebelumnya, mereka menghasilkan produksi padi dengan baik, bisa mencapai 4-5 ton per hektarnya,”ungkapnya.
Potensi lahan untuk pengembangan tanaman padi cukup besar. Bila potensi ini dapat dikembangkan dengan optimal, maka ,kelak desa ini bisa jadi desa lumbung pangan baru, di Kabupaten Siak seperti desa lain di Kecamatan Bunga Raya, Sabah Auh, Sungai Mandau. Potensi lahan di desa ini untuk menjadi pertanian sekitar 1.200 hektar. Namun yang rutin di tanam padi setiap tahunnya hanya 500 hektar, dengan tingkat produksivitas 4 ton per hektar.
Rendahnya kemampuan petani mengelola lahan yang ada, disebabkan oleh keterbatasan tenaga tenaga kerja dan ketersediaan air dan tanahnya asam.
Beberapa kendala petani dalam mengelola pertanian di Teluk Lanus antara lain, terbatasnya tenaga kerja, terbatas jumah arsintan untuk percepatan pengolahan lahan, jaminan ketersediaan air, karena bangunan dan jaringan irigasi belum memadai yang rusak. Sedangkan lahan yang diusahakan, lahan rawa gambut yang asam yang menyebabkan keracunan besi.
Mahalnya biaya usaha tani, karena tingginya biaya trasnportasi dan sulitnya mengatasi serangan hama yang tak jarang, menyebabkan tanaman hama mengalami puso hebat.
Apa bila percepatan pembangunan infrastruktur jalan darat, infrastruktur pertanian dana pembedayaan petani dapat dilakukan dengan baik maka bukan mustahil Teluk Lanus akan menjadi lumbung pangan baru.
Sementara dikutip dari publis media Februari tahun 2020,Bupati Alfedri pernah mengatakan, jalur darat Teluk Lanus dan soal tap[al batas dengan Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu prioritas pihaknya. “Insya Allah akan tuntas di masa pemerintahannya," ungkap Bupati.”Ke depannya Teluk Lanus dapat menjadi kampung penghasil gabah seperti Bungaraya. Dan masyarakatnya sejahtera,” ujar Bupati. .
Suatu daerah akan sulit berkembang tanpa akses darat. Makanya perlu solusi konkret untuk menjawab akan seperti apa Teluk Lanus ke depannya. Mengingat saat ini Teluk Lanus sedang menjadi primadona, sebab telah memiliki perhutanan sosial.
Terkait perhutanan sosial dengan luas 3.580 hektare, Bupati Alfedri merasa bangga. Pengajuan sudah cukup lama, sejak 2009 dan baru sekarang terealisasi dan diserahkan langsung oleh Presiden beberapa hari lalu di Tahura Sultan Syarif Hasyim Minas, Siak.
"Itukan ada timnya. Nanti bagaimana cara mengelolanya akan dibicarakan. Yang terpenting bagaimana dengan keberadaan hutan itu masyarakat sejahtera," ungkapnya.
Kini ujar warga seorang warga Teluk Lanus lainnya, penantian pembangunan jalan darat tembus ke Teluk Lanus sedang berlangsung.”Mudah-mudahan akan cepat selesai,”ujarnya.
Diduga 200 Ha Lebih Sudah Dicaplok Anak Perusahaan Kertas Terkenal
Lokasi rumah warga Teluk Lanus (Foto/int)
Masalah pengelolaan PS Teluk Lanus tidak saja hanya sebatas masalah keberadan SK-nya yang entah dimana. Sisi lainnya infrastruktur yang masih dalam penantian proses pembangunan..
Tetapi sisi lain yang tak kalah hebat menjadi berpotensi untuk jadi masalah yakni, Desa Teluk Lanus berbatasan langsung dengan antar kabupaten yaitu Kecamatan Kuala Kampar Kabupten Pelalawan. Desa Teluk Lanus memilki luas wilayah lebih kurang 41.000 Ha, dimana sebahagian wilayah telah di kelola oleh masyarakat setempat jadi perkebunan dan beberapa di antaranya di kelola oleh perusahaan HTI serta HGU, kondisi ini mulai mempersempit wilayah kelola masyarakat tempatan,
Pada tahun 2013 Desa Teluk Lanus, telah mengusulkan pengelolaan hutan dengan skema hutan desa seluas 3.429 Ha kepada Pemerintah Daerah, Setelah 3 tahun terhenti di tangan pemerintah kabupaten kemudian terjadi perubahan kebjakan dalam melakukan usulan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Perhutanan Sosial.
Diduga lahan PS Teluk Lanus yang juga dipenuhi tanaman kayu tersebut, itu sudah lama dicaplok anak perusaahaan kertas yang beroperasi di sekitarnya, karena berbatasan dengan HGU perusahaan kertas tersebut. Tidak heran kini, masalahnya lebih dari 200 hektar diduga sudah dicaplok perusahaan kertas terkenal besar tersebut.
Informasi warga, sejak 16 Juni hingga hari ini (17 Juni, red), ketika ditanyakan ke warga Teluk Lanus,, pihak tim dari dinas kehutanan dan terkait sedang mengukur perbatasan lahan yang diduga dicaplok tersebut.
“Hingga kini mereka sudah dua hari turun ke lapangan ke perbatasan lahan,” ujarnya. Saya belum dapat info, berapa sebenarnya lahan yang diduga sudah dtanami HGU,” ungkapnya.
Sementara ujarnya lagi, pengelolaan PS Teluk Lanus sedang dalam pemetaan. Namun pihak masyarakat masih menanti jawaban dimana keberadaan SK asli PS Teluk Lanus.
Sebab, hingga kini pengelolaan PS Teluk Lanus tersebut masih buram belum jelas. Sementar , konflik dugaaan adanya PS yang sudah dikelola pihak perusahaan kertas yang terkenal besar juga sudah menanti menjadi konflik ke depannya.****
