Ribuan Orang Protes Pemerintah Baru Montenegro Untuk Mengubah UU Agama

  Oleh : Suarariau.co
   : info@suarariau.co
  2020-12-29 04:47:34 WIB
Para pengunjuk rasa menuduh pemerintah yang mengambil alih kekuasaan awal bulan ini berusaha untuk 'menghapus identitas nasional dan negara bagian Montenegro' [FOTO / Reuters] Para pengunjuk rasa menuduh pemerintah yang mengambil alih kekuasaan awal bulan ini berusaha untuk 'menghapus identitas nasional dan negara bagian Montenegro' [FOTO / Reuters]

SuaraRiau.co -Ribuan orang memprotes di ibu kota Montenegro, Podgorica, terhadap upaya pemerintah baru untuk mengubah undang-undang agama yang kontroversial yang telah memicu ketegangan atas hubungan kompleks negara itu dengan Serbia.

Meneriakkan "Ini bukan Serbia" dan "Pengkhianatan", kerumunan pada hari Senin menentang larangan terkait pandemi pada pertemuan untuk berkumpul di luar Parlemen setelah pemerintah mengusulkan pengeditan undang-undang yang telah memecah belah publik selama setahun terakhir.

Demonstrasi itu adalah protes besar pertama di negara kecil Balkan itu melawan pemerintahan baru yang berkuasa setelah memenangkan mayoritas tipis atas partai pro-Barat yang telah lama berkuasa pada pemilihan parlemen pada bulan Agustus.

Disahkan pada akhir 2019, undang-undang tersebut, menetapkan proses yang dapat membuat ratusan biara yang dijalankan oleh Gereja Ortodoks Serbia (SPC) berubah menjadi milik negara Montenegro.

Tetapi pemerintah baru, yang pro-Serbia dan sangat dekat dengan Gereja, sekarang mengusulkan penulisan ulang untuk memastikan properti tetap berada di tangan SPC, yang berbasis di Beograd.

Para pengunjuk rasa menuduh pemerintah, yang mengambil alih kekuasaan awal bulan ini, berusaha untuk menghapus identitas nasional dan negara bagian Montenegro.

Belum jelas kapan pemungutan suara parlemen tentang perubahan hukum agama akan berlangsung.

Sementara Montenegro mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia 14 tahun yang lalu, sejarah dan budaya mereka saling terkait erat.

Sekitar sepertiga dari 620.000 penduduk mengidentifikasikan diri sebagai orang Serbia sementara SPC masih merupakan lembaga keagamaan utama di negara itu.

Presiden Montenegro Milo Djukanovic, yang partainya mengesahkan undang-undang asli, sangat ingin mengekang pengaruh SPC di Montenegro dan membangun gereja Ortodoks independen.

Namun dalam pemilihan Agustus, Partai Demokratik Sosialis (DPS) miliknya kalah, untuk pertama kalinya dalam tiga dekade  ke blok oposisi yang dipimpin oleh sekutu SPC.

DPS menjauhkan Montenegro dari pengaruh Serbia dan Rusia. Negara Adriatik itu bergabung dengan NATO pada 2017 dan sedang mencari keanggotaan Uni Eropa.***

Halaman :
Penulis : Suarariau.co
Editor : Suara Riau
Kategori : EROPA & NATO