Riau akan Terapkan PSBB Kecil di Zona Merah Tingkat Kecamatan, Ini Penjelasan Gubri

  Laporan : Suarariau.co
   : info@suarariau.co
  01 Sep 2020 | 05:53 WIB
Gubernur Riau, Syamsuar/ist Gubernur Riau, Syamsuar/ist

SuaraRiau.co - PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar, menyatakan dalam waktu dekat provinsi itu akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terbatas berskala kecil yang fokus pada zona merah di tingkat kecamatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

“Kita lakukan apabila akan sepakat untuk lakukan PSBB kecil. Maksudnya kita mengisolasi, nanti tak semua wilayah tapi per kecamatan,” kata Syamsuar yang juga Ketua Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Riau di Pekanbaru, Senin, dikutip dari antara.

Syamsuar mengatakan hal tersebut usai rapat percepatan penanggulangan COVID-19 secara virtual dengan bupati dan wali kota se-Provinsi Riau di Pekanbaru.

Ia mengatakan Satgas COVID-19 Riau akan terus berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 kabupaten dan kota untuk menyepakati kapan PSBB terbatas bakal diterapkan.

Ia mengatakan durasi PSBB terbatas direncanakan bakal berlangsung selama 14 hari.

“Dibuat dua minggu, mudah-mudahan dari ikhtiar ini dapat memutus mata rantai COVID-19,” ujarnya.

Riau mengalami lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 tertinggi pada bulan Agustus, yakni lebih dari 1.000 kasus pada bulan ini.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Riau pada hari ini terjadi penambahan 103 kasus terkonfirmasi. Total akumulasi kasus terkonfirmasi COVID-19 di Riau kini mencapai 1.843 orang yang sebagian besar terjadi pada bulan Agustus.

Jumlah penambahan kasus baru lebih besar ketimbang angka kesembuhan. Pasien yang masih dirawat kini berjumlah 800 orang, terdiri dari 343 pasien dirawat di rumah sakit rujukan dan 457 menjalani isolasi mandiri.

Sementara itu, jumlah pasien yang sembuh mencapai 1.009 orang dan yang meninggal dunia bertambah empat orang, jadi total 34 kasus kematian di Riau.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Riau dr Indra Yovi Sp.P(K) menyarankan pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan memberlakukan kerja dari rumah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang kini banyak terjadi di perkantoran.

“Saya pribadi sebagai orang medis menilai perlu ada kebijakan WFH minimal seminggu, untuk mengurangi aktivitas di luar rumah namun kegiatan ekonomi tetap jalan dan untuk memutus mata rantai penularan,” kata dr Indra Yovi.

Apabila pemerintah tidak melakukan tindakan ekstra untuk menekan penyebaran virus corona, lanjutnya, maka diprediksi pada pertengahan September akan ada penambahan kasus baru lebih dari 100 orang dalam sehari.

“Kita gak usah bicara klaster perkantoran, karena semua sudah ada. Baik segala profesi sudah ada (terinfeksi), mulai dari dokter, tentara, polisi, maupun PNS juga ada. Di kantor mereka menggunakan masker, tapi yang saya khawatirkan adalah ketika istirahat makan siang pekerja-pekerja pergi berkeliaran, berkumpul, dan mencopot masker saat makan siang,” ujarnya.

Total di Riau ada 48 rumah sakit (RS) rujukan COVID-19 dengan kapasitas ruang isolasi 710 orang. Saat ini kapasitas ruang isolasi tinggal 300, dan dikhawatirkan akan tidak cukup apabila terus terjadi lonjakan kasus baru.

“Pertengahan September di Riau akan ada penambahan kasus di atas 100 per hari. Kalau tak lakukan sesuatu yang berbeda dari yang sekarang saja, rumah sakit tak akan cukup,” ujarnya.***

Editor: SR5
TERBARU

Dapatkan informasi terbaru dari kami !
ikuti kami di :
Galeri Foto
Hubungi Kami
Alamat : Jl. Hang Nadim No.18, Sail, Pekanbaru 28282
0819 9123 7419
redaksi@suarariau.co
info@suarariau.co
2019 © info@suarariau.co All rights reserved
Redaksi | Pedoman Media Siber | Salam Redaksi