Koordinator Driver Ojek Online Pekanbaru : Kami Sudah Buat Surat Pemberitahuan Sebelum Aksi Damai

  Oleh : Suarariau.co
   : info@suarariau.co
  30 Jul 2020 | 09:59 WIB
(Foto: ist) (Foto: ist)

SuaraRiau.co - Koordinator aksi damai driver Gojek di Pekanbaru, Yendri Rusli, mengatakan aksi damai yang digelar pihaknya pada Senin 27 Juli 2020 di kantor DPRD Kota Pekanbaru, sudah sesuai aturan yang berlaku. 

"Sesuai aturan yang berlaku, kami sudah sampaikan surat pemberitahuan kepada pihak berwajib. Surat pemberitahuan itu kami sampaikan 2x24 jam sebelum aksi damai kita laksanakan," terang Yendri Rabu 29 Juli 2020 malam. 

Hal itu dilontarkannya menanggapi pemberitaan yang menyebutkan aksi itu tidak memiliki izin. 

Menurutnya, surat pemberitahuan itu dikirim ke kepolisian agar aparat bisa bekerja sama mengawal jalannya aksi. Sehingga aksi tetap berjalan dengan damai dan aspirasi dapat disampaikan dengan baik. 

Lebih lanjut, Yendri yang juga Humas Komunitas Geger (Gerakan Gejolak Driver) menyebutkan, sebelum menggelar aksi damai,  pihaknya telah mencoba melakukan mediasi kepada pihak manajemen Gojek. Selain itu, mereka juga telah mengikuti tahapan-tahapan sebelum menggelar aksi.

“Jadi kami melakukan aksi ini bukan suatu yang mesti, kami sudah melakukan tahapan-tahapan, kami sudah menyurati bahwa kami tak suka dengan Program Berkat, karena kami melihat program ini sangat menzolimi driver, karena tidak ada keuntungannya bagi driver,” tambahnya. 

Yendri berharap Program Berkat Gojek ini dihapuskan, karena tidak ada membantu driver. Apalagi, lanjut Yendri, program ini hanya berlangsung dari pukul 08.00 WIB hingga 20.00 WIB saja.

“Kalau Program Berkat ini membantu driver, driver pasti nggak akan aksi damai atau mogok. Apalagi Gojek katanya ada sosialisasi, padahal nggak ada, langsung diterapkan tanggal 3 Juli di Pekanbaru,” keluhnya.

Dari keterangan Yendri, Program Berkat ini tidak ada keuntungannya bagi driver. Program Berkat hanya berlaku bagi mereka yang mendapatkan penghasilan di bawah Rp100 ribu.

Sementara itu, praktisi hukum Pekanbaru, Buha Manik SH menyebutkan hak menyampaikan pendapat di muka umum, pada dasarnya adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin tegas dalam Konstitusi. 

Aturan yang dimaksudnya adalah Pasal 28 E UUD 1945, Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi lewat Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, Pasal 25 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Hal ini juga diakomodir Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.***

Editor: SR8
TERBARU

Dapatkan informasi terbaru dari kami !
ikuti kami di :
Galeri Foto
Hubungi Kami
Alamat : Jl. Hang Nadim No.18, Sail, Pekanbaru 28282
0819 9123 7419
redaksi@suarariau.co
info@suarariau.co
2019 © info@suarariau.co All rights reserved
Redaksi | Pedoman Media Siber | Salam Redaksi