Komisi IX DPR Sebut Jokowi Terima Masukan yang Salah, Menteri Ini Kena Imbasnya

  Laporan : Suarariau.co
   : info@suarariau.co
  30 Jun 2020 | 00:18 WIB
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene

SuaraRiau.co - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menduga, Presiden Joko Widodo telah menerima masukan yang salah, terkait realisasi penanganan Corona Covid-19 khususnya di Kementerian Kesehatan. Pihaknya menduga, karena hal itu pula berbuntut kepada tudingan Presiden Jokowi yang menyebutkan masih rendahnya realisasi di kementerian tersebut. 

Hal itu dilontarkannya saat konferensi pers, Senin (29/6/2020), usai rapat kerja bersama Menkes Terawan Agus Putranto.

“Jadi, yang disampaikan Pak Presiden 1,53 persen ya, dari total Rp75 triliun. Nah, kita liat ini harus didudukkan persoalannya. Enggak bisa langsung seperti itu (menuding serapan rendah),” lontarnya, dilansir sindonews. 

Lebih lanjut, Felly menjelaskan, anggaran penanganan COVID-19 di bidang kesehatan memang telah mengalami kenaikan dari Rp75 triliun menjadi Rp87,5 triliun. Namun ia menggarisbawahi, total anggaran itu tidak hanya dikelola oleh Kemenkes, tetapi juga dikelola Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sehingga dari total anggaran tersebut, Kemenkes mengajukan Rp54,56 triliun.

“Sementara, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp25,73 triliun,” terangnya.

Anggaran itu ditujukan untu penyediaan screening test dan pelayanan laboratorium COVID-19 Rp33,53 miliar, pelayanan kesehatan Rp21,86 triliun, kefarmasian Rp136 miliar, pemberdayaan SDM kesehatan Rp1,96 triliun dan kesehatan masyarakat (kesmas) Rp229,75 miliar. 

Tetapi, dari pagu anggaran yang disetujui Kemenkeu itu, yang baru masuk ke DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) Kemenkes hanya Rp1,96 triliun dengan realiasasi 17,6 persen. Dengan rincian, insentif tenaga kesehatan (nakes) Rp331,29 miliar, santunan kematian nakes Rp14,1 miliar dan penyediaan bahan pangan tambahan nakes dan relawan dalam proses pembahasan.

“Kemudian selebihnya anggaran Rp23,77 triliun masih dalam proses revisi dipa. Dari Kemenkeu yang masih proses DIPA dari Kemenkeu. Dan anggaran ini belum masuk DIPA Kemenkes sehingga belum bisa direalisasikan," tambahnya.

Selain itu, selisih anggaran penanganan COVID-19 di luar Rp25,7 triliun, atau sebesar Rp61,2 triliun itu dikelola Kemenkeu dan BNPB. 

Komisi IX DPR yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran merasa perlu meluruskan hal ini. Terlebih, Kemenkes juga merupakan mitra kerjanya.

Dia menduga kesalahan data yang disampaikan Presiden Jokowi itu nampaknya memang masalah informasi saja. Namun, ia tidak tahu dari siapa siapa presiden mendapatkan masukan dan data-data tersebut.

“Enggak benar (tudingan ke Kemenkes), bahwa Pak Jokowi ada yang salah. Kasihan Pak Menteri juga enggak mau meluruskan, mungkin beda ya orang Jawa dengan yang seperti kami-kami ini,” tutup Legislator Dapil Sulawesi Utara itu. ***

Editor: SR6
TERBARU

Dapatkan informasi terbaru dari kami !
ikuti kami di :
Galeri Foto
Hubungi Kami
Alamat : Jl. Hang Nadim No.18, Sail, Pekanbaru 28282
0819 9123 7419
redaksi@suarariau.co
info@suarariau.co
2019 © info@suarariau.co All rights reserved
Redaksi | Pedoman Media Siber | Salam Redaksi